DEWAN PANGKAS ANGGARAN

OPD-OPD Mulai Was-was BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembahasan rencana APBD (RAPBD) 2020 Provinsi Bengkulu antara DPRD Provinsi dan OPD Pemprov Bengkulu masih berlangsung. Dari pembahasan antara Komisi di DPRD dan OPD itu anggaran di OPD mulai dipangkas oleh para wakil rakyat. Seperti di Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu, dari anggaran sebelumnya Rp 19 miliar, turun drastis sampai Rp 14 miliar.

\"Memang dari pembahasan ada penurunan anggaran,\" terang Kepala Dispar Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan kepada BE, kemarin (21/11).

Dijelaskannya, anggaran Rp 14 miliar itu bisa saja akan turun lagi. Sebab, pembahasan ditingkat komisi belum selesai. Belum lagi nantinya akan dilanjutkan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi. \"Kan belum final, masih pembahasan sekarang,\" ujarnya.

Meski akan ada penurunan anggaran, Irsan menegaskan, pihaknya hanya meminta anggaran di lima event milik Provinsi Bengkulu tidak dilakukan pemangkasan anggaran. Sebab, lima event itu, tiga event sudah masuk Calender Of Event (CoE) Wonderful Indonesia tahun 2020 yaitu Festival Bumi Rafflesia, Festival Tabut dan Festival Pesisir Pantai Panjang.

Belum lagi dua event lagi yaitu Festival Sport Tourism Of Bencoolen dan Bencoolen Internasional Marine Festival juga akan konsisten diselenggarakan oleh Pemprov Bengkulu. \"Kalau dikurangi anggaran, kita tidak ingin, event yang sudah dibuat itu jadi tidak konsisten. Kalau program rutin lainnya dipangkas tidak persoalan,\" ungkap Irsan.

Sama halnya di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu juga direncanakan akan dilakukan pemangkasan cukup signifikan. Jika anggaran sebelumnya sampai Rp 1,750 miliar, maka tahun ini hanya akan dianggarkan Rp 500 juta.

Komisioner KIP Bengkulu, Albert Satya Jaya mengatakan, anggaran Rp 500 juta itu untuk membayar gaji saja tidak cukup. \"Untuk gaji komisioner saja, setahun itu Rp 430 juta. Belum lagi ditambah ada 4 staf kami yang digaji Rp 2 juta perbulan. Untuk gajipun kami harus nombok kalau dianggaran Rp 500 juta,\" terang Albert. Belum lagi ditambah bayar listrik, air, kegiatan KIP lainnya juga dipastikan tidak akan dilakukan. Mengingat anggaran yang tidak memungkinkan tersebut.

Albert mengatakan, minimal di KIP bisa dianggarakan Rp 1,3 miliar. Sehingga kegiatan di KIP bisa dilakukan. \"Jangankan untuk kegiatan, bayar gaji saja tidak cukup. Kami minta ini tidak terjadi,\" ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengatakan, anggaran di dinas itu banyak yang mubazir. Seperti banyak dianggarkan untuk baliho.

Kemudian yang paling signifikan anggaran di OPD yang bermitra di Komisi IV, banyak dianggarkan untuk perjalanan dinas. Seperti di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang sebelumnya dianggaran Rp 200 juta untuk perjalanan dinas naik menjadi Rp 400 juta. Begitupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Provinsi. \"Perjalanan dinas ini signifikan naiknya dan kami minta ini dipangkas,\" beber Dempo.

Tidak hanya itu, banyak program juga yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Banyak kegiatan rutin dilakukan. Dempo mengatakan, juga ada pengusulan anggaran kenaikan gaji guru honorer sebesar Rp 60 miliar. Sementara data guru honorer itu belum jelas, termasuk pengangkatannya. \"Tadi dikatakan Kepala Diknas, pengangkatannya yang sudah 1 tahun mengajar. Kalau cuma setahun mengajar, bisa diada-adakan. Idealnya itu 3 sampai 4 tahun mengajarnya.

Pengangkatan guru honorer ini akan berdampak pada jam mengajar guru PNS, tentu akan mengurangai sertifikasi guru. Jangan gara-gara kepentingan politik, tapi menyampingkan kemajuan Bengkulu,\" tambah Dempo. Namun demikian, Dempo menegaskan, ketika Diknas bisa menjelaskan secara jelas alasan dan data yang akurat, hal itu bisa saja dikabulkan. Tapi juga tidak ada dasar, maka bisa saja tidak disetujui. \"Kita masih minta penjelasannya dulu,\" paparnya.

Senada, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales mengatakan, dewan akan menyisir beberapa program dan anggaran yang dinilai mubazir dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan Bengkulu. \"Kita rasionalisasi kalau tidak sesuai dengan tujuan,\" ungkap Suimi.

Dikatakannya, banyaknya program yang dirasionalisasi itu lantaran tahun 2020, APBD Provinsi akan banyak dialihkan untuk kegiatan Pilkada, bayar utang dan program infrastruktur. Sebab, jika tidak dilakukan pengurangan, maka tidak ada anggaran lagi untuk memenuhi program priorotas tersebut. \"Iya banyak anggaran dialihkan kesitu. Karean tahun depan kita mau Pilkada. Sementara anggaran kita hanya Rp 1,4 triliun. Harus dibagi-bagi,\" pungkasnya. (151)

Sumber: