Anggaran Rp 270 MTerancam jadi Silpa

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mendesak Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, hingga saat ini belum ada pergerakan pembangunan di Kota Bengkulu.

Anggota Komisi II DPRD kota, Heri Ifzan SE mengtaakan, berdasarkan pembahasan anggaran 2019 lalu, ploting dana terbesar yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 270 miliar.

Idealnya memasuki triwulan ke II ini setidaknya sudah ada progres 35-40 persen pembangunan, namun nyatanya hingga sekarang masih nol besar. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa). \"Dengan sisa waktu 5 bulan ke depan, anggaran ratusan miliar ini mau dikemanakan? Sudah pasti ini menjadi Silpa,\" kata Heri Politisi PPP ini.

Pihaknya sangat menyayangkan bahwa anggaran ini terlalu besar untuk masuk ke dalam silpa, sedangkan banyak anggaran OPD lain yang harus dipotong demi menaikkan anggaran untuk infrastruktur.

\"Pemerintah dan DPRD harus mengambil sikap. Kalau anggaran itu tidak bisa digunakan maka secepatnya dipindahkan ke OPD lain, banyak OPD lain yang memiliki program tetapi tidak memiliki dana, nah ini persoalan,\" jelasnya.

Menurut Heri, anggaran tersebut sudah tidak mungkin dibelanjakan lagi karena jika baru mau ditenderkan saat ini, maka  tidak cukup waktu untuk mengerjakannya.  \"Sementara kita sudah mau menggarap APBD perubahan 2019, sedangkan per 25 Desember APBD itu sudah tutup kas, tentu sisa bulan kerja ini sudah tidak efektif lagi,\" jelasnya.

Ia mengharapkan agar Walikota bisa mengevaluasi jajaran Dinas PUPR agar persoalan seperti ini tidak terulang lagi, karena sangat merugikan masyarakat karena tidak bisa menikmati pembangunan yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd mengakui hal itu dan akan segera melakukan evaluasi melalui rapat realisasi anggaran yang akan dilakukan per triwulan ini.  Pihaknya juga memantau dan menginggatkan kepada OPD yang memiliki serapan anggaran rendah.

\"Kita terus pantau OPD-OPD yang masih rendah, agar lebih meningkatkan daya serap atau pekerjaannya. Kita ingatkan jangan sampai pekerjaannya lamban, apalagi kalau sampai program-program yang telah disusun dalam pagu anggaran itu tidak terlaksana terutama pembangunan jalan jangan sampai tidak selesai,\" imbuh Marjon. (805)

Sumber: