LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran

Pengguna Banyak Kalangan Mampu

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Pendistribusian gas elpiji (LPG)) 3 Kg subsidi untuk wilayah Provinsi Bengkulu rupanya telah melampaui batas dari jumlah penduduk miskin yang terdata.  Berdasarkan surat pengendalian pengunaan LPG 3 Kg di provinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh Marketing Operation Region II Palembang bahwa data realisasi penyaluran LPG 3 Kg sebesar 30.843 MT atau lebih 3,3 persen dari kuota total sampai dengan September 2018 (29.854 MT).

Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa isu kelangkaan gas melon yang melanda masyarakat selama ini tidak benar. \"Sebenarnya gas 3 kg subsidi itu tidak ada kelangkaan. Di surat dari PT Pertamina distribusi gas 3 kg itu sudah over (Lebih) artinya sudah berlebih dari kuota orang yang tergolong kurang mampu di Bengkulu,\" kata Ketua DPRD kota, Baidari Citra Dewi SH saat menanggapi keluhan masyarakat terhadap isu kelangkaan gas elpiji 3 kg, kemarin (28/11).

Menurutnya, yang memicu kelangkaan gas 3 kg ini bukan dari Pertamina melainkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari OPD terkait seperti Disperindag yang melonggarkan para pengusaha atau masyarakat golong kelas atas mengkonsumsi gas 3 kg bahkan ditempat-tempat usaha tak sedikit pelaku yang sampai menyetok hingga puluhan tabung gas 3 kg, sehingga secara perlahan merampas hak masyarakat miskin untuk mendapatkan gas subsidi.

Sedangkan didalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung kg, dilarang untuk kelompok konsumen yang bukan peruntukkannya, antara lain usaha restoran besar, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa las, dan usaha tani tembakau serta usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan.

\"Kalau barang itu langka mengapa sampai sekarang masih bisa konsumsi, termasuk rumah makan, usaha laundry, ASN, restoran yang sebenarnya golongan seperti ini dilarang,\" katanyta.

Pemerintah melalui Disperindag harusnya tegas,\" dan mengarahkan rumah makan dan usaha lainnya agar mereka menggunakan gas Elpiji 5,5 kg atau 12 kg,\" jelas Politisi Nasdem ini.Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan distribusi LPG bahwa yang berhak menggunakan LPG bersubsidi adalah rumah tangga kategori berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan dan usaha mikro.

Dalam hal ini, Walikota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dilarang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Kemudian bagi ASN yang menggunakan LPG 3 kg tersebut agar segera beralih menggunakan LPG 5,5 kg atau LPG 12 kg non subsidi. Serta diminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengkoordinir seluruh pejabat dan staf diinstansinya masing-masing.

\"Kita berharap Disperindag menciptakan seperti karcis kepada warga yang bukan ASN, agar bisa dilakukan pengawasan. Saya yakin jika ini sudah dibenahi maka gas 3 kg tidak akan pernah terjadi kelangkaan,\" pungkasnya.

Mahalkan Harga Elpiji, Tindak Tegas

Sementara itu, isu kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilo terjadi diberbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Bahkan harganya sudah ada Rp 27 ribu hingga Rp 30 ribu untuk satu tabung gas 3 kilo isi ulang. Kelangkaan ini menjadi perhatiaan serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andustri SE MT menegaskan, mahalnya harga elpiji 3 kilo bersubsidi itu harus ditindaklanjuti. Termasuk jika ada spekulan, atau ada oknum pengkalan yang sengaja memahalkan harga tersebut, maka wajib ditindak tegas.

\"Kalau ada yang nakal tidak tegas. Ini harus diselesaikan. Masyarakat tidak boleh dibuat resah. Apalagi gas elpiji ini kebutuhaan pokok sehari-hari,\" terang Nopian kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (28/11).

Tidak hanya memahalkan harga gas bersubsidi, jika ada pangkalan yang sengaja menimbun elpiji 3 kilo itu juga harus ditindaktegas. Untuk itu, Nopian meminta tim dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi untuk turun melihat langsung kondisi di masyarakat.  \"Tim harus turun. Cek, apa yang memang sebenarnya terjadi,\" tuturnya.

Menurut Nopian, kelangkaan yang terjadi, dari pemetaan awal masalah, terjadi bukan hanya dari penjual elpiji, tapi juga ada dugaan pedagang besar seperti rumah makan masih menggunkan gas elpiji 3 kilo. Padahal, gas elpiji 3 kilo bersubsidi itu hanya untuk orang-orang tidak mampu. \"Bukan menudah, tapi ini ada indikasi kesitu. Itu kenapa, harus dilihat langsung,\" tambah Nopian.

Sementara itu, terkait antrian bahan bakar minyak (BBM), pemprov masih mencari solusi yang tepat, disamping akan membagi zonasi SPBU. Karena indikasinya, juga BBM bersubsidi itu tidak digunakan sesuai dengan aturan. Harusnya menggunakan pertalet, tapi harus menggunakan premium. \"Ini masih kita carikan solusinya dulu. Jangan sampai tidak ada yang tepat sasaran,\" paparnya.

Tidak hanya untuk mengatur zonasi, pemprov juga sudah mengajukan untuk penambahaan distribusi BBM ke Provinsi Bengkulu. Usulan penambahaan itu, untuk BBM jenis solar dan BBM jenis premium. Untuk solar diusulakan bertambah dari 96 ribu ton KL menjadi 122 ribu ton KL.

Sementara BBM jenis premium diusulkan bertambah dari 101 ribu ton KL menjadi 220 ribu ton KL. \"Surat sudah kita kirimkan untuk penambahannya. Mudah-mudahaan tahun depan, tidak lagi seperti ini,\" pungkasnya. (151/805)

Sumber: