Korban Capai 1.203 Jiwa

Pemerintah Siapkan Inpres

JAKARTA,Bengkulu Ekspress – Simpang siur informasi gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada, Jumat (28/9) membuat resah publik. Awalnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan akan terjadi tsunami setelah gempa, namun kemudian ditarik. Namun, tak lama kemudian tsunami setinggi lebih dari 3,5 meter terjadi. Akibatnya jumlah korban tewas akibat tsunami dan gempa mencapai 1.203 orang.

Padahal, informasi pertama yang dirilis BMKG akan terjadi tsunami dijadikan sebagai alarm warga Kota Palu, Donggala dan wilayah Sulteng. Bahkan, warga di Kota Palu dan Donggala khususnya sudah bepergian mencari tempat lebih tinggi. Sayang, penarikan atau pencabutan informasi tsunami itu membuat warga tetap berada di tempat tinggal mereka dan 2-3 menit kemudian terjadi tsunami.

Atas kesalahan informasi tersebut, ratusan warga Palu dan Donggala meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, lembaga publik bukan hanya Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan informasi yang benar dan terukur kepada masyarakat.

“Lembaga publik itu tidak hanya Keminfo, tapi lembaga Pemerintah pada umumnya yang dibiayai APBN, harus menyampaikan informasi yang benar. Informasi harus disampaikan terukur. Makannya tadi seperti gempa di Palu dan Donggala, saya sampaikan ini bagian dari pada keterbukaan Pemerintah,” kata Rudiantara kepada wartawan di silang Monas, Jakarta, Minggu (30/9).

Dikatakan Rudiantara, salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya infromasi tak benar, Pemerintah lewat Forum Merdeka Barat 9 diharuskan mengaktifkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 untuk berkoordinasi antar Pemerintah, sebagaimana dilakukan saat penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Itu dilakukan melalui Forum Merdeka Barat 9, jadi apabila ada isu-isu yang bertentangan dengan informasinya, maka Forum Merdeka Barat 9 itu diaktifkan. Nah, kembali untuk yang penanganan gempa ini juga nanti Insya Allah dikoordinasi, tentu akan dilakukan oleh Pemerintah. Bentuknya apa, apakah seperti Inpres waktu gempa di Lombok, saya belum tau, tetapi Pemerintah all out,” ucapnya.

Menteri kelahiran Bogor pada tahun 1959 ini melanjutkan, Pemerintah terus membangun koordinasi antar kementerian untuk memulihkan kondisi di Kota Palu dan Donggala pasca bencana gempa dan tsunami dua hari kemarin. Dia juga menuturkan, Pemerintah Pusat belum bisa membebani Pemerintah daerah (Pemda) dalam memulihkan kembali kondisi di dua kota tersebut, karena sebagian keluarga Pemda juga menjadi korban gempa dan tsunami tersebut.

“Karena Pemda, boleh dikatakan pejabat-pejabatnya masih konsen dengan keluarga, inikan masalah kemanusiaan gitu loh. Saya di sana juga memahami kalau ada pejabat yang belum aktif di kantor, karena infrastrukturnya, mungkin kantornya juga udah retak dan sebagainya. Keluarganya belum tau ada dimana, sehingga saat berkumpul lebih didorong oleh Pemerintah pusat,” jelasnya.

Diketahui, jumlah korban meninggal pasca gempa dan tsunami Sulawesi Tengah hingga Minggu (30/9) pukul 19.00 WIB, sudah berjumlah 1.203 orang. Selain korban meninggal, adapun korban luka berat sebanyak 540 orang dan 16.732 jiwa yang harus mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. (RBA/FIN)

Sumber: