Bengkulu Terang, Masuk Target 100 Hari Kerja Helmi-Dedy

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Usulan anggaran lampu jalan dan lampu hias dalam APBD kota 2018 sebesar Rp 10 miliar tak diakomodir. Padahal, Bengkuluku menyala merupakan salah satu program prioritas 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota baru, Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota, Drs Bardin mengaku tidak ingin disalahkan jika nantinya kebutuhan lampu jalan tinggi, namun anggaran yang diperuntukkan untuk hal itu tidak ada sama sekali.

\" Meski kita memiliki tim khusus yang mengurusi lampu jalan, tapi kalau tanpa dukungan anggaran tim tersebut tidak akan dapat bekerja dengan optimal. Tapi tergantung kemampuan daerah,\" ujarnya, kemarin (11/8). Untuk diketahui, terakhir pengadaan lampu jalan ini dilakukan pada tahun 2017 lalu dengan anggaran sekitar Rp 7,5 miliar untuk memasang 678 titik lampu jalan di Kota Bengkulu. Saat ini jumlah lampu jalan tersebut dinilai masih kurang dan masih ada beberapa sudut kota yang gelap.

\" Kalau untuk menerangi Kota Bengkulu menjadi 100 persen terang, setidaknya dibutuhkan ribuan lampu, untuk dipasang disetiap sudut jalan dan gang-gang. Makanya perlu pengadaan baru,\" ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang kota, Drs Riduan MSi mengakui usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah disampaikan ke pihak legislatif untuk dibahas, dan anggaran lampu jalan belum dimasukkan ke dalam pembahasan APBD perubahan 2018. Akan tetapi, dikatakan Riduan jika nantinya program ini memang dinilai prioritas, maka usulan lampu jalan tetap akan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun ini.

\" Pengesahan APBDP belum dilakukan, mungkin bisa saja nanti dimasukkan lagi,\" ungkap Riduan.

Ditambahkan, pada tahun 2018 pemkot memang tidak mengalokasikan anggaran lampu jalan dan beberapa program prioritas lainnya ke masyarakat, karena pos alokasi terbesar di 2018 dilakkan untuk membantu pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2018.

\" Tentu ada pengaruhnya terhadap besarnya biaya Pilkada apalagi itu dana hibah untuk KPU, sehingga kegiatan-kegiatan di OPD itu tidak semuanya bisa kita akomodir,\" pungkasnya. (805)

Sumber: