Fantastis! Tunggakan Pajak Air Pemukaan di Bengkulu Capai Rp 39 M, Pemprov Layangan Surat Penagihan

BENGKULUEKSPRESS.COM - Wakil Gubernur Bengkulu dalam waktu dekat akan mengirimkan surat tagihan pajak air permukaan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan yang hingga saat ini masih menunggak membayar pajak.

Hal itu dikemukakan Ir Mian dalam rapat yang digelar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, dengan dihadiri Kepala Bapenda, Hadianto.

"Minggu ini, surat tagihan piutang kepada perusahaan atau badan usaha di bidang konstruksi, perkebunan, dan pertambangan akan segera kita layangkan," tegas Mian.

BACA JUGA:Peringati Hari Pahlawan, Masyarakat Diimbau Kibarkan Bendera Setengah Tiang

BACA JUGA:Proses Pengusulan NIP PPK Paruh Waktu di Pemprov Bengkulu Terus Dikebut, 2.716 Berkas Sudah Turun Pertek

Angka penunggakan pajak yang dilakukan para perusahaan perkebunan, pertambangan hingga bidang kontruksi ini sangat fantastis, mencapai Rp39 miliar.

Penagihan ini kata Mian, sebagai upaya mempercepat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun 2025. 

Menurutnya, penagihan pajak Air Permukaan perlu segera ditindaklanjuti agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan. 

Tak hanya surat, Mian juga meminta agar Bapenda turun langsung ke lapangan dan menemui pihak perusahaan untuk dapat segera membayar piutang daerah.

"Kita minta tim Bapenda turun langsung ke lapangan. Temui perusahaan-perusahaan itu, kejar piutang pajak daerah. Ini arahan langsung dari Gubernur agar kita bersama mempercepat capaian PAD untuk mendukung pembangunan daerah," tandasnya 

Dari hasil rapat sebelumnya, diketahui bahwa realisasi tagihan pajak Air Permukaan di Provinsi Bengkulu saat ini baru mencapai 50–65 persen dari target yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, Pemprov Bengkulu terus berupaya mengoptimalkan langkah penagihan agar target PAD tahun ini dapat tercapai.

 

 

Sumber: