DD Terancam Dipangkas

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Provinsi Bengkulu tampaknya harus lebih berkerja keras. Pasalnya, anggaran dana desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat Rp 946 miliar tahun ini terancam turun lagi untuk tahun 2019 mendatang. Penurunan DD itu bisa terjadi, jika laporan DD di 1.341 desa di 9 kabupaten itu tidak terealiasai 100 persen. Anggota Komisi XI DPR RI, dr Anarulita Muchtar mengatakan, naiknya DD setiap desa itu menjadi hal wajib yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun indikator kenaikan itu harus disertai dengan realisasi DD tepat sasaran dan mampu 100 persen. \"Bisa turun lagi, kalau realisasinya nggak bagus (minim0,\" ujar Ana kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (4/2). Dikatakannya, DD untuk Bengkulu tahun ini hanya sebesar Rp 946 miliar, padahal tahun 2017 lalu anggarannya cukup tinggi, sampai Rp 1,035 triliun. Hal ini terjadi, lantaran masih banyak desa yang belum merealisasikannya sesuai dengan target. \"Saya lihat di Bengkulu Tengah (Benteng) saja, beberapa pekerjaan tidak sesuai target. Harusnya selesai akhir Desember, tapi harus molor beberapa minggu, ini bisa jadi catatan,\" tegasnya. Agar tetap bisa naik, lanjut Ana, masih-masih desa harus lebih ekstra untuk memanfaatkan DD tersebut. Pemerintah daerah, juga lebih aktif untuk memberikan pendampingan. Sehingga DD tersebut dapat benar-benar terealisasi sesuai dengan harapan. \"Setiap tahun itu sebenarnya ada kenaikan. Tapi akan dilihat laporannya bagus atau acakadul, kalau seperti itu sulit naik. Nah untuk itu, kita minta desa lebih bisa aktif lagi,\" tutur Ana. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Bengkulu, Drs H Ali Sadikin MSi mengatakan, tahun ini DD memang mengalami penurunan hanya sebesar Rp 946 miliar. Meski mengalami penurunan, anggaran tersebut harus tetap lebih dimaksimalkan lagi untuk penggunaanya. Sebab, DD tersebut sangat diperlukan, agara pembangunan ditingkat desa lebih merata. \"Kita akan terus dorong agar DD ini bisa tepat sasaran untuk menggerakkan ekonomi di desa,\" tegas Ali. Agar DD realisasinya lebih maksimal, pemerintah juga telah mengubah skema dalam pencairannya. Jika sebelumnya pencairan dilakukan 2 kali dalam setahun, tahun ini pencairannya dilakukan sebanyak 3 kali. Tahap pertama, pencairannya 20 persen, kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen. \"Dengan pencairan 3 tahap, penyerapannya akan lebih cepat, termasuk pelaporannya juga bisa lebih cepat,\" terangnya. Penggunaanya DD juga harus tetap ke empat sasaran sesuai dengan instruksi presiden. Yaitu, infrastruktur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program unggulan desa dan sarana olahraga. \"Kita akan terus awasi dalam realisasinya,\" tandas Ali. (151)