“Target kita pada 2019 setiap desa sudah ada BUMDes. Sekarang dari 192 desa baru 63 desa yang memiliki BUMDes, \" kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur, Surianto Ajam MM melalui Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tardi Setiawan SSos, kemarin (15/12). Dikatakan Tardi, pemanfaatan DD dan ADD yang diterima oleh masing-masing desa di wilayah itu untuk menggerakan BUMDes, tambah dia, merupakan instruksi dari pemerintah pusat, mengingat dua tahun sebelumnya sudah diisi dengan program pembangunan infrastruktur. Sejauh ini unit usaha BUMDes di Kaur masih terbatas mengingat lembaga tersebut baru dibentuk .
\"Unit usahanya masih terbatas. Unit usaha yang ada saat ini seperti usaha penyewaan tenda hajatan dan lainnya,” ujarnya. Ditambahkannya, melalui pendirian BUMDes sebutnya, permodalan dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, pinjaman dan penyertaan modal pihak lain. Dikelola oleh Pemerintah desa bersama masyarakat, BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.“Berdirinya BUMDes ini diharapkan dapat membantu penyediaan kebutuhan usaha produktif terutama bagi kelompok miskin pedesaan. BUMDes juga harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung,” jelasnya. (618)