PONDOK KELAPA, BENGKULU EKSPRESS - Dugaan pungutan liar (pungli) bantuan bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat tahun 2017 di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ( Benteng) terus bergulir.
Selain dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, persoalan tersebut juga dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Bengkulu Utara (BU).
Bahkan, tim penyidik Sat Reskrim Polres BU telah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
\"Hari ini (kemarin,red), tim penyidik dari Polres BU didampingi Kanit Intel Polsek Pondok Kelapa melakukan pemeriksaan terhadap desa di Kecamatan Pondok Kelapa yang mendapatkan bantuan bedah rumah,\" ungkap Kapolres Bengkulu Utara AKBP Andhika Visnu SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Jufri SIK didampingi Kapolsek Pondok Kelapa, Iptu Radian Andy Pratomo SIK, kemarin (5/9).
Dijelaskan Radian, pemeriksaan awal dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran atas laporan yang telah diterima. Jika memang nantinya ditemukan adanya penyimpangan, dipastikan kasus itu akan dinaikkan ke tahap penyidikan dan akan ada tersangkanya.
\"Saat ini polisi masih mencari informasi fakta yang ada di lapangan,\" tegas mantan Danki Sat Brimob Curup, Kabupaten Rejang Lebong ini.
Sekedar mengingatkan, kasus ini mencuat setelah adanya laporan salah seorang tokoh masyarakat, Kanedi terkait adanya pungutan senilai Rp 200 ribu ke setiap penerima bantuan. Pungutan itu diduga dilakukan oknum fasilitator dari provinsi yang berinisial DS.
Selain pungli, Kanedi juga mengungkapkan adanya penunjukan toko fiktif dalam rencana anggaran belanja (RAB) bantuan bedah rumah tersebut. Selanjutnya, mark up harga material dan tidak mengirimkan material sesuai dengan RAB. Tak hanya itu, Kanedi juga menyampaikan laporan dugaan pungli tersebut ke Presiden RI Joko Widodo.(135)