TUBEI,Bengkulu Ekspress - Pemkab Lebong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan evaluasi terhadap Memori of Understanding (MoU) tentang sinkronisasi program pembangunan antara Pemkab Lebong dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang sebelumya telah disepakati. Hasilnya, dari pemaparan enam kecamatan atas realisasi pengggunaan anggaran desa masing-masing wilayah, Rabu (19/7) kemarin, diketahui masih banyak program Pemdes yang belum sejalan dengan program yang dicanangkan Pemkab Lebong melalui 16 program unggulannya.
\"Rata-rata masih dibawah empat puluh persen program desa yang sejalan dengan program yang dicanangkan Pemkab Lebong, \" ujar Kepala Bappeda Kabupaten Lebong, Drs Robert Rio Mantovani melalui Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Partono SE.
Dicontohkannya, masih banyak desa yang belum menganggarkan honor bagi guru ngaji. Artinya Pemdes belum mendukung salah satu program unggulan Pemkab Lebong yaitu Lebong bebas buta huruf hijaiyah. Contoh lainnya, masih banyak desa yang belum menganggarkan program bedah rumah dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Padahal, Pemkab Lebong memiliki program Lebong Bebas Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan Lebong bebas krisis air bersih.
\"Sebagian besar desa masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan lingkungan ataupun jalan usaha tani, \" ujar Partono.Lebih jauh diungkapkannya, peran camat selaku supervisi evaluasi terhadap APBDes dalam hal ini perlu ditingkatkan. Artinya Camat dapat mengarahkan arah pembangunan didesa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
\"Setelah dilakukan pengesahan, APBDes selanjutnya dievaluasi oleh camat masing-masing. Artinya Camat harus peka terhadap arah pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten, \" singkat Partono. Evaluasi MoU sinkronisasi program antara Pemkab Lebong dengan Pemdes dilaksanakan dua hari. Hari pertama, (19/7) dilakukan untuk enam kecamatan dan dilanjutkan hari ini (20/7) untuk enam kecamatan lainnya. Dalam evaluasi ini masing-masing Camat melakukan pemaparan terhadap realisasi penggunaan ADD maupun DD desa diwilayahnya masing-masing.(777)