Komisi I DPRD Kota Bengkulu Sidak BKPSDM dan Dukcapil, Soroti Kinerja P3K hingga Optimalisasi IKD

BENGKULUEKSPRESS.COM - Komisi I DPRD Kota Bengkulu menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Senin (12/01/2026). Sidak ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Bambang Hermanto, bersama sejumlah anggota komisi.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja OPD mitra kerja, khususnya dalam menghadapi program dan target kerja tahun 2026.

“Pertama kami datang ke BKPSDM, bersilaturahmi dan berdiskusi langsung dengan kepala badan beserta jajaran. Kami mengapresiasi kinerja BKPSDM sepanjang 2025, terutama terkait penyelesaian SK dan pelantikan PPPK serta tenaga paruh waktu yang sudah tuntas seluruhnya,” ujar Bambang Hermanto.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti pengelolaan hampir 4.000 tenaga PPPK dan paruh waktu di lingkungan Pemkot Bengkulu. Tercatat, sebanyak sekitar 3.860 PPPK dan 407 tenaga paruh waktu telah resmi dilantik.

BACA JUGA:Dari Pasar Biasa ke Destinasi Kuliner Modern, Pasar Brokoto I Kian Diminati

BACA JUGA:Mars Kota Bengkulu Resmi Ditetapkan sebagai Lagu Wajib Acara Kenegaraan

“Jumlah ini sangat besar. Karena itu kami ingin memastikan mereka benar-benar diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami agar SDM yang sudah direkrut bisa berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Selain membahas evaluasi tahun sebelumnya, Komisi I juga menegaskan akan melakukan pemantauan berkala setiap semester terhadap capaian kinerja BKPSDM sepanjang 2026.

Sementara itu, wakil ketua komisi I, Rina Sulastry menjelaskan, setelah dari BKPSDM, rombongan Komisi I melanjutkan sidak ke Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. 

Di sana, Komisi I meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini dinilai berjalan baik dan responsif.

“Pelayanan Dukcapil kita lihat sudah sangat bagus. Namun ada beberapa kebutuhan sarana dan prasarana yang disampaikan kepala dinas, seperti pembaruan alat dan fasilitas pendukung untuk mempercepat layanan kepada masyarakat,” kata Rina.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Komisi I adalah optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, tingkat aktivasi IKD di Kota Bengkulu baru mencapai sekitar 10 persen, sementara target nasional berada di angka 30 persen.

“IKD ini sangat penting. Dengan digitalisasi, masyarakat tidak perlu lagi khawatir lupa membawa KTP atau KK karena semua data sudah tersimpan di ponsel. Kami mendorong agar Dukcapil bersama OPD terkait lebih masif melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Komisi I juga mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga pemanfaatan media sosial, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat agar segera mengaktifkan IKD.

Sumber: