Menurut Harisna, aksi ini merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi karena SIMBT menuding bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Benteng tidak pernah berpihak kepada rakyat.
\"Selama ini, kami menilai bahwa sebagian besar APBD tidak berpihak kepada masyarakat,\" ungkap Harisna.
Dijelaskan Harisna, jika terus dibiarkan, pihaknya khawatir pembangunan di Kabupaten Benteng akan terus mengalami kemunduran dan merugikan masyarakat. Meskipun belum bisa membeberkan secara gamblang pembangunan apa saja yang tak berpihak, Harisna mengakui bahwa pihaknya telah memiliki bukti atas apa yang akan disampaikan.
\"Kurang lebih selama 9 tahun APBD tidak pro kepada rakyat. Semuanya akan kami sampaikan besok (hari ini,red),\" ujar Harisna. Selain menyorot penggunaan anggaran, Harisna juga meminta penjelasan terkait pelaksanaan mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda Benteng beberapa waktu lalu.
\"Masalah lain yang ingin kami pertanyakan adalah soal mutasi. Sesuai dengan UU Pilkada, 6 bulan setelah dilantik, kepala daerah (Kada) tidak bisa melakukan mutasi,\" tandasnya. Terpisah, Kapolres Bengkulu Utara (BU), AKBP Andhika Vishnu SIK akan menyiapkan sebanyak 300 orang personel untuk pengamanan agar aksi tidak berlangsung anarkis.
\"Penyampaian aspirasi itu merupakan hal bagus. Meski begitu, kami tetap akan melakukan pengamanan dan menghindari terjadinya bentrok. Kami harap, penyampaian aspirasi bisa berlangsung aman dan kondusif,\" harap Kapolres.(135)