\"Mereka kan bekerja dan memiliki tugas tanggung jawab sama seperti PNS, tetapi kenapa mereka digaji di bawah UMP, nah ini jadi PR pemerintah, \" ujar Teuku.
Dijelaskannya, jika dilihat dari sisi kemanusiaan, seluruh anggota dewan harus menyepakati kenaikan gaji ini. Karena jangan sampai hak para honorer justru ditahan-tahan, meski belum maksimal setidaknya ada usaha dari daerah untuk mendekati UMP.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD, Suimi Fales SH MH juga menyampaikan tak hanya kenaikan gaji para honorer saja yang akan diterima, tetapi usulan untuk kenaikan gaji para ketua RT dan Ketua Adat, khatib, bilal, gharim dan lainnya juga disepakati untuk naik. Karena pertimbangannya kenaikan gaji cukup dibutuhkan.
\"Kita sangat mendukung itu kalau dinaikkan 1,5 juta karena memang seharusnya harus mencapai Rp 1,7 juta. Itu nanti akan kita sahkan melalui paripurna, tetapi melalui pembahasan terlebih dahulu yang dimulai sekitar Agustus nanti, \" jelas Politisi PKB ini.
Meski kenaikkan gaji ini akan menambah beban di APBD karena meningkatnya belanja pegawai, namun pihaknya akan tetap menganggarkan gaji tersebut dengan cara merasionalisasi kebutuhan lainnya. Seperti pengadaan motor dinas RT dan mobil operasional kelurahan dan beberapa item lainnya yang dirasakan belum masuk skala prioritas.
\"Memang berpengaruh tetapi itu sudah selayaknya naik. Maka beban-beban yang lain kita kurangi nanti dan akan kita pelajari dulu semua usulan pemerintah kota itu nanti, \" pungkas Suimi. (805)