BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti kembali merombak jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Kali ini 5 pejabat eselon II dirolling, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekdprov, yang sebelumnya dijabat oleh Ir Drs H Sudoto MPd digantikan oleh H Gotri Suyanto SE MSoc Sc.
Gotri Suyanto yang baru lulus seleksi eselon II dan dilantik pada 4 April lalu sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi. Sementara Sudoto yang sebelumnya juga mendapatkan jabatan Asisten II digeser menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Selain itu, karena adanya kekosongan jabatan, maka jabatan Asisten I dan Asisten II dijabat Plt. Jabatan Plt Asisten I diisi oleh Drs Ali Sadikin MSi yang merangkap sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sedangkan Plt Asisten II diisi oleh Drs Arinarsah Jayasurya yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi.
Begitupun untuk jabatan Kepala Bappeda yang telah 6 hari definitif kembali dijabat oleh Plt dan diisi oleh Taufik Adun SE MSi merangkap sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
Sementara Dr H Iskandar ZO SH MH yang sebelumnya mengisi jabatan Asisten I dirolling menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) menggantikan Rusdi Bakar MPd dan Rusdi sendiri menduduki sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Begitu pun Edyarsyah SSos, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II dirolling sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Tak hanya kembali membuat jabatan Plt, Gubernur juga menonjonkan 3 pejabat eselon II. Mereka ialah Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ismed Lakoni MSi yang duduk sebagai Tenaga Ahli Analisis Organisasi Masyarakat pada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Kemudian Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Irsan Setiawan SH MM harus bergeser ke Tenaga Ahli Analisi Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan pada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Lalu ada nama Kautsar Agus Hutari S STP MSi yang sebelumnya sebagai Kepala Disnakertrans menjadi Tenaga Ahli Analisi Organisasi Masyarakat pada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Sementara untuk jabatan eselon III dan IV, Gubernur juga kembali melantik 35 pejabat yang dianggab berkompetensi untuk mengisi jabatan tersebut. (Lihat grafis).
\"Ada perubahan pradigma organisasi yang mengharuskan pejabat dituntuk berkualifikasi dan berkualitas pada jabatan tertentu,\" terang RM dalam sambutan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di aula Pola Pemprov Bengkulu, kemarin (12/4).
Dalam mutasi itu, RM juga mengatakan, Gubernur memiliki tanggung jawab atas tuntutan masyarakat, serta dituntut untuk mempercepat pembangunan, demi menjawab amanah yang telah diberikan kepada masyarakat Bengkulu.
\"Yang dilakukan pejabat kita sudah banyak sekali, tapi masih jauh dari tuntutan masyarakat,\" ungkapnya.
Dikesempatan itu, RM menekankan pejabat yang telah dilantik untuk berkerja keras. Termasuk Plt Sekda, Asisten I, II dan III untuk stand by di Bengkulu. Jikapun harus keluar dari Bengkulu, hal itu harus se-izin gubernur.
Begitupun untuk pejabat eselon III dan IV, selain mendapatkan izin dari kepala dinas, pejabat tersebut harus mendapatkan izin dari asisten. Termasuk kepala dinas, harus mendapatkan izin dari Plt sekda dan asisten.
\"Semua pejabat dituntut kerja keras. Susah kalau gubernurnya keluar, pejabatnya juga ikut keluar. Boleh keluar asal ada alasan mendasar, selebih itu silakan jaga gawang,\" kata RM.
Jabatan yang telah diemban saat ini, masih akan dievaluasi semuanya, termasuk pejabat kepada OPD yang telah dilantik beberapa hari lalu. Jika tidak sesuai dengan arahan, RM mengancam akan kembali merombak jabatan yang telah diemban para pejabat tersebut.
\"Akan kita evaluasi terus, kalau tidak tepat saya tidak akan diam. Karena saya punya tanggung jawab kepada rakyat,\" ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta semua pejabat untuk mengiklaskan jabatan yang pernah diamanahkan. \"Selama ini kita tetap komitmen tidak ada sogok menyogok jabatan. Ikhlaskan jabatan yang sudah pernah diamanahkan selama ini,\" ujarnya.
Disisi lain, Gubernur menegaskan pejabat harus mampu menjawab 5 program prioritas. Hal ini sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggal, dengan terget 1 persen angka kemiskinan dalam satu tahun dapat menurun.
\"Untuk menyelesaikan masalah ketertinggal ini tidak cukup dengan bicara tapi harus ada implementasinya. Saya tidak mau ada yang menghabiskan waktu saja tapi capaiannya tidak ada. Silakan kerja dan maksimalkan pengawasan,\" tuturnya.
Dimasing-masing OPD diminta untuk fokus pada program unggulan agro maritim. Begitupun program infrastruktur dasar harus cepat berjalan. Termasuk menyiapkan event visit 2020 Wonderful Bengkulu.
\"Semua harus fokus pada program ini, masyarakat sudah menunggu realisasinya,\" tandas RM. (151)