Penertiban Pasar Panorama, 70 Persen PKL di Bahu Jalan Bukan Warga Bengkulu

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kota Bengkulu mulai menunjukkan sikap tegas terhadap kekacauan lalu lintas dan semrawutnya aktivitas jual beli di kawasan Pasar Panorama. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun langsung menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini nekat menggunakan bahu jalan sebagai lapak dagang.

Penertiban ini bukan semata soal estetika kota, melainkan menyangkut kepentingan lebih dari 403 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini kerap diabaikan.

Fakta mengejutkan terungkap di balik operasi tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengungkapkan bahwa mayoritas PKL yang berjualan di badan jalan ternyata bukan warga Kota Bengkulu.

“Berdasarkan survei OPD terkait, 70 persen pedagang yang berjualan di badan jalan tidak ber-KTP Kota Bengkulu. Hanya 30 persen yang merupakan warga kota,” tegas Sahat, Senin (19/1/26).

BACA JUGA:Wakil Walikota Bengkulu Ikuti Rakor Pusda TPID, Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi

BACA JUGA:116 Pedagang Sambut Positif Penataan Pasar Kota Bengkulu, Siap Tempati Lapak Resmi

Ironisnya, dari 30 persen pedagang lokal itu, sebagian besar sebenarnya telah memiliki lapak resmi di dalam pasar. Namun, tekanan persaingan membuat mereka ikut turun ke jalan.

“Mereka keluar karena melihat pedagang dari luar berjualan di badan jalan. Kalau tetap di dalam, mereka takut tidak laku. Sekarang jalan sudah bersih, tidak ada alasan lagi. Semua harus kembali ke dalam pasar,” ujarnya.

Langkah penertiban ini mulai menunjukkan hasil nyata. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mencatat, sebanyak 65 pedagang dari kawasan Panorama dan 51 pedagang dari Pasar Minggu telah mendaftar untuk menempati lapak resmi di dalam pasar.

Kasatpol PP menegaskan, operasi ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Bengkulu, TNI, dan Polri. Ia juga menyatakan siap menjadi pihak yang disalahkan apabila penegakan aturan ini memicu ketidakpuasan segelintir oknum.

“Kalau harus ada yang dibenci karena penegakan Perda, biarlah saya. Yang penting, kota ini tertib dan masyarakat merasa nyaman. Keberhasilan ini milik Pemkot dan seluruh jajaran TNI-Polri,” pungkasnya.

Penertiban Pasar Panorama kini menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah: antara keberanian menegakkan aturan atau kembali membiarkan kepentingan segelintir pihak mengorbankan kepentingan publik. (*)

Sumber: