Pemprov Tak Berdaya Turunkan Harga

BENGKULU, BE - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah lama turun, namun hingga saat ini harga barang masih tetap tinggi hampir semua pasar di Bengkulu. Masih tingginya harga barang, khususnya bahan pokok tersebut hanya mengandalkan pedagang menurunkan harganya, sedangkan upaya dari pemerintah sendiri nyaris tidak ada. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Provinsi Bengkulu Rudi Perdana SE mengakui bahwa harga barang-barang memang masih tinggi, namun tidak bisa berbuat banyak selain memonitor untuk dilaporkan ke Kementrian Perdagangan. \"Memang harga Sembako masih tinggi, yang turun hanya harga cabai saja. Kami cuma memonitor saja dan upaya lain untuk menekan harga Sembako tersebut belum ada,\" kata Rudi Perdana. Menurutnya, pihaknya setiap hari turun ke pasar-pasar guna mengecek harga hanya untuk disampaikan ke pemerintah pusat. \"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat, apa yang akan dilakukan untuk menurunkan harga ini,\" ujarnya. Disinggung bahwa pemerintah bisa melakukan bazar atau pasar murah untuk menurunkan harga, Rudi mengaku bazar bukan kewenangan pihaknya, melainkan kewenangan Bulog karena mereka memiliki persediaan bahan pokok seperti beras dan gula pasir. \"Menekan harga kan bukan hanya tugas kita saja, tapi juga bisa dilakukan departemen lain seperti pertanian dan instansi vertikal lainnya,\" tukasnya. Di bagian lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP sangat menyayangkan Pemprov yang tidak memiliki program guna menekan tingginya harga Sembako tersebut. Baginya, semestinya pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus bertindak cepat agar masyarakat kecil tidak terlalu lama menjadi korbannya. \"Pemprov tidak bisa lepas tangan seperti ini, karena harga Sembako itu menjadi naik merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Nah, sekarang BBM sudah turun dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus bertangggungjawab penuh, jangan lepas tangan saja,\" kritiknya. Dipaparkannya, jika Pemerintah Provinsi Bengkulu memang tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan harga secara langsung, bisa menggunakan cara lainnya, seperti menyurati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota untuk menurunkan timnya ke pasar-pasar. Jika kedapatan pedagang menjual Sembako di atas harga normal, maka bisa diberikan sanksi yang diawali dengan teguran. \"Banyak cara yang bisa dilakukan, kuncinya mau atau tidak. Kalau tidak mau memang tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya memonitoring saja,\" bebernya. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya duduk dan berpangku tangan melihat penderitaan masyarakat kecil yang menjerit atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. \"Kami masih berharap pemerintah provinsi segera turun tangan dan bertindak, karena masyarakat kalangan menengah kebawah semuanya menjerit. Jangan kan mereka mau mencari kekayaan, untuk bertahan hidup saja luar biasa sulitnya,\" pungkasnya. (400)