KPU Tunggu Rasionalisasi Anggaran

MUKOMUKO, BE - Meskipun anggaran sebesar Rp 3 miliar telah diplotkan di APBD Kabupaten Mukomuko, untuk penyelengaraan Pemilu. KPU belum dapat menggunakan anggaran tersebut. Selain masih menunggu pengesahan terkait tahapan pemilu, juga menunggu rasionalisasi terkait anggaran tersebut. “ Berapapun anggarannya kita terima dan siap melaksanakan pemilu. Karena pemda Mukomuko menjamin akan mengangarkan di APBDP jikalau terjadi kekurangan. Pihaknya masih menunggu anggaran Rp 3 miliar itu dirasionalisasikan,” demikian Ketua KPU Mukomuko, Dawud SAg, saat dikonfirmasi Bengkulu Ekspress. Rasionalisasi anggaran sangat penting, untuk mengetahui dengan jelas sejauhmana kemampuan anggaran jikalau pelaksanaan ataupun tahapan Pemilu sudah berjalan. Sehingga KPU selaku penyelenggara pemilu pun dapat menjalankan kegiatan tersebut, sesuai dengan anggaran dan prosedur yang berlaku. “Anggaran yang akan digunakan itu adalah uang negara dalam penggunaan harus jelas. Nah, inilah diantaranya masih menunggu rasionalisasinya. Karena dari usulan belasan miliar baru disetujui Rp 3 miliar,” ujarnya. KPU sudah mulai melakukan tahapan seperti tengah memetakan jumlah TPS. Karena dari pemilu Pilpres lalu dengan jumlah 388 TPS dipastikan bakal ada pengurangan. Sekretaris KPUD, Aran mengaku anggaran yang diplotkan di APBD Kabupaten, masuk pada dipa Kesbangpol dan Sandi Kabupaten Mukomuko. Artinya jikalau anggaran itu sudah boleh digunakan. Pihaknya hanya sebatas mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Karena KPA dalam penggunaan anggaran tersebut ada di Kesbangpol. “Sejauh ini anggaran itu ada di dipa Kesbangpol dan Sandi. Kebutuhan telah kita sampaikan. Untuk rasionalisasi maupun pencairan nantinya harus melalui persetujuan dari KPA,” jelasnya. Pihaknya tidak mempersoalkan terkait siapa KPA dan diplotkan dimana anggarannya. Yang jelas jikalau anggaraan dibutuhkan dapat sesegera mungkin dicairkan. Karena dalam pelaksanaan Pemilu nantinya tidak dapat dilakukan penundaaan. “Koordinasi dengan Kesbangpol dan Sandi terus kita lakukan. Agar dalam pelaksanaan Pemilu dan membutuhkan anggaran tidak terjadi kendala apapun,” demikian Aran. (900)