Wagub Minta BPK Audit Pelindo

BENGKULU, BE - Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin menunjukkan keseriusannya ingin mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu. Jika sebelumnya ia menyerahkan data dugaan korupsi tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Wito SH MHum, pagi kemarin (4/12) Wagub juga meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu untuk mengaudit dugaan kerugian negara di pelabuhan tersebut. Hal ini disampaikan Sultan saat memberikan kata sambutan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK yang lama Erwin SH MHum ke Yusna Dewi SE MSi AK di kantor BPK Bengkulu, kemarin. \"Saya melihat masa depan kami Bengkulu ini ada di pelabuhan, karena secara gerografis kita menurut sebagaian pihak memang kurang menguntungkan. Nah hasil penelususan dan laporan yang kami dapat bertahun-tahun, harusnya pelabuhan itu memberikan kontriubusi, tapi apa yang terjadi?. Aktivitas ekonomi yang sangat besar, tapi kami belum merasakan manfaatnya. Dalam kesempatan ini saya minta dengan sangat, bagaiamana agar BKP bisa mengauditnya, agar semua transparan karena saya tidak mau 2,2 juta masyarakat Provinsi Bengkulu ini hanya menjadi penonton,\" kata Sultan. Menurutnya, pengungkapan dugaan tersebut sangat penting, karena disinyalir telah merugikan negara cukup besar untuk anggaran pemeliharaan alur. Selain bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Bengkulu, pihak Pelindo juga mengenakan pungutan kepada pengusaha batu bara yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB). \"Saya berharap bisa bersinergi dengan dengan pimpinan BPK yang baru. Pesan saya yang bagus tetap pertahankan, terbangun koordinasi dan sinergitas dalam  meningkatkan transpransi dan akuntabilitas khususnya di lingkungn Pemda Provinsi Bengkulu. Tapi yang paling penting adalah tolong bantu mengaudit pelabuhan kita, modelnya seperti apa terserah, bisa dengan cara audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu,\" tegasnyasaat diwawancarai. Sultan mengaku, ia sudah mendapatkan jawabannya bahwa pihak BPK siap membantu agar dugaan tersebut melakukan pengauditan tersebut. Hal ini juga ingin membuktikan apakah kejadian tersebut terjadi di daerah lain yang pelabuhannya juga dikelola oleh PT Pelindo atau hanya di Provinsi Bengkulu saja. \"Mari kita sama-sama ungkap. Bayangkan potensi penerimaan yang begiti besar, harusnya aktivitas di pelabuhan itu bisa berkontribusi terhadap masyarakat tapi faktanya kita tidak pernah menikmatinya. Bahkan apa yang terjadi disana kita tidak pernah tahu,\" ujarnya. Adi kandung Agusrin M Najamudin ini menegaskan, bahwa hal tersebut tidak bisa bisa dibiarkan, melainkan harus diungkapkan pelabuhan itu bisa dibenahi. \"Ini memang bukan pekarjaan yang mudah, karena indikasinya besar, tapi tugas kita semua untu mengungkapnya,\" imbuhnya. Sultan juga mengaku bahwa ia menginginkan agar indikasi transaksi atau pungutan yang dinilainya tidak benar itu terungkap ke permukaan. \"Paling tidak pungutan tersebut masuk khas negara, dan akhirnya bisa dikembalikan ke Bengkulu.  Semua akan terjawab jika ini diusut, bisa saja oknum bukan sistem,\" tukasnya. Sementara itu, Kepala BPK yang baru, Yusna Dewi usai sertijab kemarin belum bersedia diwawancarai wartawan. Ia berdalih baru bertugas di Bengkulu sehingga belum mengetahui kondisi Bengkulu yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II Bengkulu, Mattasar SE tidak merespon saat dihubungi via telepon selularnya, kemarin sore.(400)