TUBEI,BE - Penetapan tapal batas wilayah Kabupaten Lebong dengan kabupaten tetangga yang belum ada kejelasan hingga saat ini, membuat kawasan hutan menjadi polemik. Salah satunya Hutan Produksi yang berada diantara dua perbatasan kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sebab, sekitar 42 ribu hektar di wilayah kecamatan Padang Bano itu masih belum ada kejelasan. Padahal Hutan Produksi bernilai ekonomi yang dapat dikelola. \"Luas lahan Hutan Produksi tersebut berada diwilayah perbatasan saat ini masih belum dapat disebut dimiliki siapa, tetapi sebagian masuk di wilayah kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong,\" ungkap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lebong Drs Sahada Yasan SH MSi kepada BE kemarin. Dikatakannya, luas lahan tersebut sangat berpotensi untuk dilakukan kegiatan usaha, seperti untuk industri ataupun untuk areal pertanian. Saat ini sebagian warga sudah ada yang sudah melakukan aktifitas mengolah hutan itu dan ada sebagian yang belum. Diketahui, sesuai dengan fungsinya hutan memiliki kategori salah satunya hutan produksi yang dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon denga sistem tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.(777)
42 Ribu Hektar Hutan Produksi Sengketa
Rabu 26-11-2014,15:10 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 06-10-2026,16:36 WIB
Kendaraan Mogok Usai Isi BBM, Disperindag Mukomuko Sidak SPBU
Selasa 06-10-2026,16:32 WIB
Empat Saksi Diperiksa di Sidang Dugaan Korupsi SKU PLTA Musi, JPU Lanjut ke Pengadaan AVR
Selasa 06-10-2026,16:53 WIB
Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan Penyelesaian Persoalan Agraria Lewat Koordinasi Lintas Sektor
Selasa 06-10-2026,16:20 WIB
Keterangan Tejo dan Tomi Berbeda di Sidang Perkara Bank Bengkulu, Penasihat Hukum Minta Konfrontasi
Selasa 06-10-2026,16:14 WIB
Pendaftar Tunggal di 8 Desa, Pilkades Mukomuko Bisa Ditunda hingga 2029
Terkini
Rabu 07-10-2026,14:12 WIB
Buka FGD KLHS, Wali Kota Dedy Wahyudi: Tata Ruang Harus Disesuaikan dengan Perkembangan Kota
Rabu 07-10-2026,13:58 WIB
Dinkop UKM Kota Bengkulu Verifikasi Gerai Koperasi Merah Putih di Bentiring dan Sejumlah Lokasi
Rabu 07-10-2026,13:51 WIB
Wali Kota Dedy Wahyudi Cek Proyek Drainase di Jitra, Minta PKL Tak Berjualan di Area yang Dibangun
Rabu 07-10-2026,13:45 WIB
Injury Time Boleh Panjang di GBK, Tapi Sengketa Pemilu 2029 Jangan Sampai Ikut Panjang
Rabu 07-10-2026,13:20 WIB