Pemprov Klaim Tak Ada SKPD Rapor Merah

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu kemarin (17/7) menggelar rapat evaluasi penyerapan anggaran untuk triwulan kedua tahun 2014 ini.  Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd di Gedung Daerah itu berlangsung tertutup, sehingga awak media pun kesulitan memperoleh informasi yang sebenarnya tentang penyerapan anggaran oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Saat dikonfirmasi usai rapat, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Drs H Sumardi MM mengatakan, bahwa tidak ada SKPD yang mendapatkan rapor merah dikarenakan penyerapan anggarannya masih rendah. Bahkan terjadi peningkatan penyerapan dibandingkan triwulan pertama lalu. \"Sekarang ternyata tidak bisa dikatakan ada SKPD yang rapor merah atau tidak, karena ada SKPD yang penyerapannya masih rendah bukan dikarenakan programnya tidak berjalan, melainkan ada kegiatan-kegiatannya memang belum dilaksanakan karena menunggu event. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga, menunggu event Paskibraka pada 17 Agustus mendatang, demikian juga dengan SKPD lainnya seperti BPBD baru akan menggelar kegiatan pelatihan tanggap bencana pada Oktober mendatang,\" terang Sumardi. Kendati demikian, dari sekitar 24 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sumardi mengaku serapan terendah terdapat pada Dinas Pendidikan Nasional. Setidaknya ada 27 paket program yang hingga saat ini belum dilaksanakan karena ada masalah teknis di intern Dinas Diknas. \"Yang masih terhambat hanya di Dinas Pendidikan, di sana ada 27 paket program yang belum terlaksana. Menurut keterangan kepala dinasnya, belum terlaksananya 27 paket program itu disebabkan ada hambatan dari intern saja, nilainya dari 27 paket itu sekitar Rp 4 miliran,\" ungkapnya. Sementara untuk SKPD lainnya, seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyerapan anggarannya juga masih kecil karena masih menungu Juklak dan Juknis dari kementeriannya. \"Secara keseluruhan, penyerapan APBD ada peningkatan bahkan sudah diatas rata-rata dibadingkan penyerapan pada triwulan pertama lalu. Sedangkan APBN justru terjadi penurunan, karena berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2014 bahwa ada pemotongan atau efesiensi angaran untuk kementerian dan lembaga. Nah, beberapa instansi atau SKPD kita tentu juga mengalami hal yang sama,\" ujarnya. (400)