Semua Penyelenggara Pemilu Bermasalah

BENGKULU, BE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu mulai mengevaluasi kinerja penyelenggara Pemilu 9 April 2014 lalu, mulai dari KPU kabupaten/kota hingga ke Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari evaluasi tersebut ditemukan, bahwa semua penyelenggara Pemilu di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu bermasalah yang menyebabkan ada selisih atau perbedaan suara saat dilakukan pencermatan ulang C1 plano dan C1 saksi beberapa waktu lalu. “Dari hasil evaluasi dan rapar koordinasi bersama Bawaslu dan KPU RI di Bandung kemarin, kita telah mempunyai catatan tersendiri, bahwa hampir merata di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu penyelenggaranya bermasalah,\" kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap SP MSi, kemarin. Dalam waktu dekat ini, pihaknya pun akan merekomendasikan KPU Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti catatan-catatan masalah tersebut, sehingga Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang  tidak terulang kesalahan yang sama. \"Sanksinya kita serahkan kepada KPU, apakah akan dilakukan penggantian atau dibina saja,\" ujarnya. Adapun catatan evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu tersebut berupa kekeliruan atau kesalahan pencatatan serta kejadian khusus, misalnya ditemukan adanya PPK ataupun KPU yang terpaksa membuka kembali kotak suara. “Secara teknis laporan adanya kesalahan itu itu memang sudah kita sampaikan ke KPU, namun kita juga merekomendasikan agar KPU juga mengevaluasi kinerja bawahannya,” imbuhnya. Menurutnya, KPU provinsi juga sudah mempunyai catatan khusus terhadap penyelenggara dibawahnya, namun KPU juga masih membutuhkan rekomendasi Bawaslu untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan. “Kita merekomendasikan, jika kesalahan itu tidak bisa ditolerir lagi, maka silahkan diganti. Demikian juga halnya anggota KPU kabupaten/kota, jika kesalahannya besar maka bisa diganti dengan calon anggota KPU cadangan,\" tandasnya. (400)