Enaknya Jadi Wakil Rakyat Gaji Besar, Fasilitas Lengkap

Tidak seperti di negara-negara Amerika Latin, jabatan sebagai wakil rakyat di Indonesia cukup menggiurkan. Bila seorang warga dapat menduduki posisi ini, sejumlah gaji besar beserta fasilitas lengkap menanti untuk dinikmati. Tak heran, ribuan warga ikut serta dalam Pemilu 2014 ini. RUDI NURDIANSYAH, Kota Bengkulu BANYAK cara yang dilakukan oleh setiap calon legislatif untuk meraih simpati rakyat. Tak jarang, untuk mendapatkan amanah tersebut, upaya membujuk dilakukan dengan cara menebar uang atau lazim dengan istilah money politik. Saling sikut antar kader pun tak terhindarkan. Bagaimana tidak, setiap anggota partai politik yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat, akan memperoleh sejumlah fasilitas seperti mobil dan lainnya. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu, gaji wakil rakyat berkisar Rp 11,6 juta untuk anggota hingga Rp 12,5 juta khusus Ketua DPRD.  Antara anggota dan unsur pimpinan memang berbeda.  Dari segi uang representasi (gaji) saja, jika hanya menjadi anggota per bulan hanya sebesar Rp 1,57 juta. Sementara Ketua DPRD Rp 2,1 juta dan wakil ketua Rp 1,6 juta. Setiap tahun, gaji dan tunjangan APBD untuk para wakil rakyat tersebut berkisar Rp 5,26 miliar. Anggaran ini terdiri dari uang representasi Rp 575,8 juta, tunjangan keluarga Rp 82,8 juta, tunjangan jabatan Rp 1,7 miliar, tunjangan beras Rp 59,8 juta, tunjangan khusus Rp 112,3 juta, uang paker Rp 57,5 juta. \"Bisa dikatakan, pendapatan seorang anggota dewan satu periode, sama dengan gaji PNS seumur hidup. Makanya ada mereka yang bahkan bersedia melepas status PNS untuk menjadi wakil rakyat,\" ujar Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno, kemarin. Disamping itu, setiap anggota dewan juga diberikan tunjangan keluarga untuk anak berkisar Rp  31.500 – Rp 42.000 (ketua, wakil ketua dan anggota berbeda nominalnya), istri Rp 157.500-Rp 210.000, tunjangan jabatan Rp 2,2 juta, tunjangan beras Rp 159.950, tunjangan khusus Rp  312.015, uang paket Rp  157.500, tunjangan perumahan Rp 2 juta, Tunjangan Informasi Komunikasi Rp 4,2 juta dan uang jasa pengabdian Rp 782.250. Semua ini diberikan setiap bulan. Data lainnya menunjukkan, setiap wakil rakyat juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan beban kerjanya. Misalnya tunjangan Badan Musyawarah (Banmus) Rp 16,6 juta, tunjangan komisi Rp 37,8 juta, tunjangan Badan Anggaran (Banggar) Rp 21,2 juta, tunjangan Badan Kehormatan (BK) Rp 6,02 juta, tunjangan alat kelengkapan Rp 11,5 juta, tunjangan perumahan Rp 708 juta, uang duka/wafat Rp 46 juta, uang jasa pengabdian Rp 281,61 dan Tunjangan Intensif komunikasi (TIK) Rp 1,5 miliar. \"Makanya banyak anggota dewan yang bersedia untuk mengeluarkan duit yang banyak untuk menjadi wakil rakyat. Saat terpilih, yang pertama ada dalam benak mereka adalah mengembalikan modal kampanye. Pada akhirnya korupsi,\" kritik Yusuf. Namun, Yusuf tetap optimis proses demokratisasi saat ini telah menghasilkan figur-figur baru yang dapat memperjuangkan rakyat dengan sungguh-sungguh. Tuntutan ini, menurutnya berasal dari kebangkitan wakil-wakil rakyat yang mendapatkan posisinya karena pernah berkecimpung dalam pergerakan rakyat. Senada diungkapkan Walikota H Helmi Hasan SE. Menurutnya, pilihan rakyat dalam pemilu legislatif akan memiliki dampak besar terhadap kesuksesan program Pemerintah Kota. \"Kalau wakil rakyatnya orang yang tidak setuju Samisake, rakyat sendiri yang susah,\" ujar Helmi. Namun ia tetap mengajak semua pihak untuk menghormati hasil pemilihan umum legislatif yang saat ini telah masuk proses perhitungan. Ia berharap pemilu yang tadinya menjadi ajang kompetisi, dapat disudahi dan setiap partai, kelompok dan golongan kembali bersatu untuk mewujudkan Kota Bengkulu yang madani. \"Kita anggap saja seperti pertandingan sepak bola. Kadang ada saling sikut tapi setelah peluit ditiup, kedua belah pihak segera berdamai,\" tuturnya. (**)