Pelindo Harus Tanggung Jawab

 Besok Dipanggil Pemprov BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta pertanggungjawaban pihak PT Pelindo II Bengkulu terkait tidak akuratnya data kedalaman pelabuhan yang disampaikan. Permintaan pertanggungjawaban itu akan disampaikan dalam rapat yang akan digelar Selasa (18/3) besok, di kantor gubernur Bengkulu. Dalam pertemuan ini, Pemprov akan mengundang semua stakeholder terkait, seperti Kantor Syahbandara dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI AL, dan semua asosiasi pengguna jasa pelabuhan lainnya. \"Kami akan minta pertanggungjawaban Direktur Utama PT Pelindo II Bengkulu, R.J Lino, karena pernyataannya tentang kedalaman alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai tidak sesuai dengan data hasil sounding yang dilakukan tanggal 25-26 Februari lalu,\" kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov, Ir Edy Waluyo SH MSi kepada BE. Menurutnya, pemanggilan dan meminta pertanggungjawaban pihak Pelindo itu bertujuan untuk menghindari terjadinya penurunan ekspor yang  diakibat oleh dangkalnya alur dan kolam pelabuhan.  Jika ekspor menurun, maka secara langsung akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. \"Jangan sampai ekspor menurun dari sebelumnya, karena juga akan berdampak pada ekonomi,\" ungkapnya. Untuk diketahui, Dirut PT Pelindo II Bengkulu, R.J. Lino disinyalir telah melakukan pembohongan publik, dan telah membohongi Presiden SBY saat berkunjung ke Bengkulu saat HPN beberapa waktu.  Saat itu, Lino menyampaikan kedalam alur pelabuhan mencapai 14 meter dan bisa dilewati kapal dengan muatan 60 ribu ton.  Namun kenyataannya, hasil sounding menyebutkan bahwa kedalaman alur hanya 10 meter dan hanya bisa dilewati oleh kapal 33 ribbu ton. Bahkan belakangan ini juga terungkap, pihak Pelindo menolak menandatangani berita acara hasil sounding.  Pelindo baru bersedia menandatangani berita acara itu, jika beritanya diubah yang berbunyi kedalam 10 meter bukan di alur, melainkan di pinggir dermaga. Namun tim sounding tidak ada yang bersedia menuruti kemauan Pelindo tersebut.   \"Nanti kami akan meminta jawaban dari Pelindo, jangan lagi ada yang ditutup-tutupi,\" imbuhnya. Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Kadishubkominfo Provinsi Bengkulu, Drs Eko Agusrianto. Ia sangat menyayangkan sikap Pelindo yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil sounding tersebut. Selain itu, Eko juga meminta pelindo untuk transparan, sehingga apapun masalah pelabuhan bisa dicararikan solusi secara bersama-sama. \"Kami sangat menyayangkan sikap Pelindo yang belum mau mendatangani laporan tim terpadu hasil saunding alur, kolam dan pasilitas pelabuhan Pulau Baai tersebut. Awalnya mereka sudah menjanjikan bersedia menandatangani, namun sampai tertunda dua kali mereka tetap belum mau. Padahal laporan hasil sounding ini harus segera dikirim ke Dirjen Perhubungan Laut,\" ungkapnya. Terkait persoalan itu, Eko meminta Pelindo duduk bersama untuk mencarikan solusi tersebut.  Karena masalah pelabuhan merupakan masalah bersama demi  kepentingan yang lebih besar.   \"Saya minta Pelindo terbuka, demi adanya kepastian bagi pengguna jasaa pelabuhan untuk menjalankan usahanya. Jangan ada dusta diantara kita,\" sampainya. (400)