Belanja Pegawai Sedot Rp 198 Miliar

KOTA BINTUHAN, BE- Belanja pegawai bagi PNS di Kabupaten Kaur untuk tahun 2014 mencapai sekitar Rp 198 miliar. Angka ini menyedot sekitar 42 persen dana yanga da dalam APBD Kaur. Namun begitu peluang Pemkab Kaur melaksanakan tes CPNS masih terbuka. Mengingat belanja pegawai dalam APBD 2014 masih berada dibawah 50 persen. \"Saat ini untuk belanja pegawai sudah kita hitung dengan baik anggaran sekitar Rp 198 miliar, namun itu masih sementara karena masih dihitung, \" ujar Kepala Bappeda Kaur Ir Drs H Sudoto Mpd melalui Kabid Ekosusbud Harles Faferman SE didampingi Kabid Anggaran DPPKAD Kaur Helitza Okkie S Kom pada BE kemarin. Sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Bagi daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen tidak akan mendapat kuota CPNS. Karena masih memiliki belanja pegawai diatas 50 persen. Namun untuk kabupaten Kaur masih dibawahnya. Berdasarkan RAPBD 2014, yang kini tengah disusun diketahui total APBD Kaur sebanyak Rp 522 miliar. Untuk belanja tidak langsung terserap Rp 244 miliar. Terbagi untuk belanja pegawai Rp 198 miliar. Sedangkan sisanya untuk hibah dan bantuan sosial. Khusus belanja pegawai mencapai Rp 196 miliar atau sekitar 42 persen dari total APBD. Sementara belanja langsung sekitar Rp 282 miliar atau 48,01 persen. \"Dengan demikian belanja pegawai masih dibawah 50 persen. Hal ini menjadi acuan pihak pemerintah pusat menyetujui tes CPNS. Bahwa memang Kaur membutuhkan pegawai khususnya Guru dan Kesehatan. Kemudian juga untuk kepentingan masyarakat juga sangat terakomodir,\" jelasnya. Sementara itu, Sekda Kaur Nandar Munadi SSos mengatakan mudah-mudahan tahun 2014 Kaur mendapatkan kuota tes CPNS. Bukan hanya analisis jabatan tetapi biaya atau belanja pegawai juga menjadi acuan. \"Kita berupaya semaksimal mungkin, yang menentukan kuota CPNS dari pusat. Harapan kita kemen PAN menyetujui pelaksanaan CPNS untuk Kaur,\" jelasnya. Disisi lain, Kepala BKD Kaur Drs Rolan Haidi menambahkan jika memang belanja pegawai dibawah 50 persen, maka nantinya diusulkan tes CPNSD. Disamping saat ini pihaknya tengah melakukan pendatan anjab kembali, karena ada beberapa SKPD lagi yang tengah dilakukan pendataan. \"Dengan keuangan sudah mendukung nantinya ditambah dengan anjab, maka kemungkinan besar bisa disetujui pusat. Namun yang penting kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengusulkanya,\" jelasnya. (823)