RATU SAMBAN, BE - Anggaran transportasi haji domestik Bengkulu belum juga teralokasi. Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd berencana akan mendesak DPRD Provinsi agar menyetujuinya. Pasalnya, penyediaan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov sesuai dengan surat keputusan yang tertuang dalam Embarkasi Haji Antara dan juga diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. \"Kita akan upayakan agar dana itu bisa dialokasikan,\" ucap gubernur usai berbuka puasa dengan jajaran Kemenag Provinsi Bengkulu. Tarif penerbangan transportasi domestik masing-masing jemaah dianggarkan Rp 3 juta. Dana tersebut digunakan sebagai ongkos dari embarkasi haji antara Bengkulu ke Padang, Sumatera Barat dan dari debarkasi haji embarkasi Padang ke embarkasi haji antara Bengkulu. Pun begitu gubernur menepis belum dialokasikannya anggaran akan berpengaruh terhadap proses lelang. Dibeberkan Junaidi, biaya transportasi haji harus dianggarkan dan sejalan itu juga proses pengadaan pesawat haji harus segera dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum. \" Transportasi haji tidak boleh lagi menunjuk langsung pelaksana. Sesuai aturan proses pengadaan pesawat haji harus dengan mekanisme pelelangan umum dan akan dibuka melalui LPSE, \" katanya. Karena dibuka secara umum, peserta lelang akan dibuka bebas. Pesawat mana yang akan menang diserahkan pada panitia. \"Jika proses pengadaan pesawat pengangkut calon jemaah haji dilakukan melalui proses lelang terbuka, harga dan pelayanan penerbangan haji akan menjadi lebih kompetitif, dan lebih baik kedepanya,\" pungkasnya. Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu H Suardi Abbas, SH MH menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Bengkulu untuk menuntaskan alokasi anggaran transportasi domestik CJH.\"Soal transportasi domestik sepenuhnya wewenang Pemda,\" tegas Suardi. Pun begitu ia berharap Pemprov agar segera menganggarkan dan mendesak agar proses lelang transportasi domestik haji. Jikapun saat ini Pemprov mengusulkan kuota awal pemberangkatan CJH sebanyak 1.614 orang, jumlah itu harus disesuaikan dengan pemangkasan sebesar 20 persen atau sekitar 1.292 CJH yang akan diberangkatkan. \" Ini kan tahun pertama Pemprov menalangi transportasi haji sehingga dirasakan sangat besar dan membebani keuangan daerah,\" bebernya. Pemondokan Kementerian Agama (Kemenag) menemui kesulitan ketika akan merevisi kontrak sewa pemondokan untuk jamaah haji di kawasan Makkah. Revisi diperlukan untuk mengurangi kapasitas sewa pemondokan karena ada pemangkasan kuota. Tetapi sampai saat ini pada umumnya pengelola pemondokan ogah merevisi kontraknya. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu menuturkan, dampak dari pemangkasan kouta haji sebanyak 20 persen adalah revisi kontrak. \"Untuk kontrak transportasi dan katering di Arab Saudi, serta pemondokan di Madinah sudah beres. Tinggal pemondokan di Makkah yang masih terus negosiasi,\" kata Anggito. Anggito mengatakan, para pengelola pemondokan umumnya tidak mau mengalami kerugian akibat pemangkasan kuota itu. \"Seharusnya harus bagi-bagi rugi. Kalau seperti ini kan mau untung sendiri,\" ujarnya. Dia mengatakan pemilik pemondokan yang kapasitas kecil pada umumnya bersikukuh pada kontrak pertama yang sudah diteken. Para pengelola itu umumnya keberatan karena meskipun kuota atau daya tampungnya dikurangi tetap tidak bisa disewakan untuk jamaah haji negara lainnya. Contohnya ada pemondokan dengan kapasitas 200 orang, lalu dipangkas 20 persen menjadi sekitar 160 orang. Sisa kamar yang terpangkas itu tetap tidak bisa disewakan ke jamaah haji negara lainnya. Sebab pada umumnya satu pemondokan itu untuk jamaah haji satu negara. Sampai saat ini Kemenag belum bisa memastikan kebutuhan unit pemondokan baru yang disesuaikan dengan pemangkasan kuota haji. Ditargetkan setelah lebaran ini kepastian jumlah unit pemondokan sudah beres sehingga bisa langsung dilakukan pengundian (qur\'ah) penempatan pemondokan berdasar kloter jamaah haji. Anggito berharap revisi kontrak ini bisa dituntaskan dalam waktu dekat. Tujuannya, agar tidak mengganggu persiapan haji lainnya. Dia juga mengatakan bahwa saat ini tim panitia haji di Arab Saudi juga sudah mempersiapkan kedatangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia. Untuk persiapan haji di Indonesia, Anggito mengatakan masih berjalan normal dan sesuai jadwal. Saat ini Kemenag sedang mempersiapkan pengurusan visa haji ke perwakilan Arab Saudi di Jakarta. Dalam waktu dekat Kemenag juga mengontrol kesiapan asrama haji di masing-masing embarkasi pemberangkatan jamaah haji. Anggito mengingatkan untuk jamaah haji yang berkebutuhan khusus, misalnya harus menggunakan kursi roda untuk menyiapkan diri sejak dari tanah air. Informasinya jumlah kursi roda yang disiapkan pemerintah Arab Saudi sekitar 20 ribu. Persoalan yang muncul adalah, lokasi untuk tawaf menggunakan kursi roda saat ini ada di pelataran masjidilharam. Bukan di area khusus seperti pada tahun sebelumnya. Kondisi ini darurat karena saat ini masjidilharam sedang mengalami masa renovasi.(247)
Kategori :