Pilwagub Rawan Digugat

BENGKULU,BE-  Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Bengkulu rawan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN), jika mekanisme pemilihan tidak dijalankan secara benar. Termasuk, jika cawagub yang mengikuti pertarungan tidak memenuhi syarat yang ditentukan. \"Akan dibicarakan apa saja persyaratannya, yang jelas seperti cek kesehatan dan laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) harus ada,\" kata ketua panita pemilihan Fatrolazi. Dia mengatakan jika tidak terpenuhi atau dilaksanakan rawan digugat di PTUN, sehingga mimpi masyarakat untuk memperoleh wagub secara cepat, justru akan menjadi lambat. \"Maka kita tidak terburu-buru, tetapi melaksanakan secara bertahap,\" katanya. Hingga saat ini panitia Pilwagub belum mengumumkan tahapan pilwagub dan pelaksanaan pilwagub. Namun, anggota panitia Parial SH mengatakan Pilwagub akan dilakukan secepatnya. \"Paling lambat pertengahan bulan ini sudah ada wagub terpilih,\" ujarnya. Di sisi lain, saat menghadiri acara HIMPI, salah satu cawagub Sultan B Najamudin mengaku  telah menyiapkan sejumlah persyaratan dan program yang dikerjakan jika terpilih menjadi wakil gubernur nantinya. Program Sultan antara lain mendukung program gubernur. \"Dengan tetap menjalankan program yang sesuai dengan tupoksinya beserta aturan yang ada. Kita siap melanjutkannya,\" tegasnya. Namun demikian, menurutnya, kalaupun dalam pemilihannya nanti dirinya tidak terpilih sebagai wakil kepala daerah, dirinya berharap tetap berupaya untuk menjalankan program untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. \"Siapapun yang terpilih nantinya, tentunya dapat berbuat untuk membangun daerah,\" katanya. Terkait dengan isu politik uang, Sultan membantah tegas kemungkinan tersebut. \"Saya rasa isu tersebut justru dihembuskan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan saya tegaskan saya tidak akan mempengaruhi siapapun. Saya hanya mempengaruhi TUhan sajalah melalui do\'a, Tuhan tolong saya dong!,\" ujarnya. Dia menilai, isu yang dihembuskan sejumlah pihak bahwa satu suara dewan akan setara dengan satu unit mobil masih perlu ditindaklanjuti. \"Jangan sampai, isu tersebut nantinya menjadi upaya provokasi oleh pihak ketiga,\" katanya.(100)