Menurut Bagus, keberadaan fasilitas penyimpanan berpendingin dapat memberikan keleluasaan bagi nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan menentukan waktu penjualan.
Dukungan infrastruktur logistik juga berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan sehingga mereka tidak selalu berada dalam tekanan untuk menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
Bagus menambahkan, intervensi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan maritim.
Ia menilai, kebijakan yang memprioritaskan alokasi ruang bagi nelayan tradisional dapat memperkuat peran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat pesisir di tengah dominasi pemodal besar.
"Langkah berani ini dinilai memberikan cetak biru baru bagi masa depan maritim Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan jaminan hukum atas ruang hidup mereka, pemutusan mata rantai kemiskinan di pesisir kini bukan lagi angan-angan, melainkan peta jalan nyata yang sedang berjalan," tegas Bagus.
Dengan demikian, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut dalam memperkuat posisi tawar nelayan, membuka akses pasar, dan memastikan manfaat ekonomi pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.