BENGKULUEKSPRESS.COM– Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko hingga 31 Juli 2026 baru mencapai Rp33,13 miliar atau sekitar 47 persen dari target tahunan sebesar Rp70,75 miliar. Pemerintah daerah kini berpacu mengejar target pendapatan pada semester kedua agar kinerja fiskal daerah tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, SKM, mengatakan capaian PAD tersebut menunjukkan masih dibutuhkan kerja keras untuk menutup kekurangan penerimaan daerah dalam lima bulan terakhir tahun 2026.
"Capaian PAD sampai akhir Juli memang masih di bawah 50 persen. Karena itu, kami fokus memperkuat penagihan, pengawasan objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak agar realisasi pendapatan dapat terus meningkat," ujar Haryanto, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, sektor pajak daerah masih menjadi penopang utama PAD Mukomuko. BKD terus melakukan pemutakhiran data wajib pajak, memperluas basis pajak, dan memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh potensi penerimaan dapat tergarap lebih optimal.
Selain itu, BKD juga memperkuat intensifikasi penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, terutama pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame.
BACA JUGA:Dikbud Kota Bengkulu Larang Sekolah Pungut Biaya Lomba HUT RI, Orang Tua Diminta Segera Melapor
BACA JUGA:Mukomuko Kejar Dana Pusat untuk Perbaikan Irigasi, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
"Pendekatan persuasif tetap kami kedepankan. Kami ingin membangun kesadaran bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik," jelasnya.
Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, BKD Mukomuko turut mendorong digitalisasi sistem pajak daerah melalui pembayaran non-tunai dan pemanfaatan aplikasi daring.
"Digitalisasi memudahkan masyarakat membayar pajak sekaligus membantu pemerintah daerah memantau transaksi secara lebih cepat dan akurat," tambah Haryanto.
BKD juga mulai memetakan sektor-sektor potensial yang dinilai belum tergarap maksimal, seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemetaan tersebut dilakukan untuk mencari sumber pendapatan baru yang dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Meski demikian, Haryanto mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata, keterbatasan data, serta kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan bayar.
"Semester kedua menjadi periode yang sangat menentukan. Kami optimistis target PAD masih bisa ditingkatkan apabila seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, ikut mendukung peningkatan kepatuhan pajak," katanya.
BKD berharap peningkatan PAD pada sisa tahun 2026 dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko. (**)