BKD Mukomuko Siap Eksekusi DBH Sawit Rp 4 Miliar, Ini Dua Sektor Prioritasnya

BENGKULUEKSPRESS.COM — Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko menyatakan kesiapannya untuk segera mengeksekusi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4 miliar. Tambahan amunisi fiskal dari pemerintah pusat tersebut dipastikan tidak akan 'mengendap' di kas daerah dan langsung dikucurkan ke dua sektor vital.

​Proses pembahasan teknis dan skema transfer bersama Kementerian Keuangan telah rampung dilakukan. Saat ini, BKD Mukomuko tinggal menunggu sinyal penyaluran resmi dari Kas Negara menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

​Kepala BKD Kabupaten Mukomuko, Haryanto, membeberkan bahwa kebutuhan belanja daerah yang terus membengkak membuat Pemkab harus bergerak cepat menentukan arah penggunaan dana transfer tersebut.

​"Secara teknis, kita sudah siap 100 persen. 

Begitu angka sekitar Rp 4 miliar ini masuk ke RKUD, BKD langsung tancap gas melakukan eksekusi anggaran. Kita tidak ingin menunda-nunda karena dua sektor prioritas yang disasar ini menyangkut kebutuhan mendasar publik," tegas Haryanto.

​Lantas, ke mana saja dana segar Rp 4 miliar tersebut akan bermuara?

​Haryanto membeberkan, sektor prioritas pertama adalah penguatan perlindungan sosial. Sebagian porsi DBH Sawit dialokasikan khusus untuk membiayai premi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Kabupaten Mukomuko agar tercover jaminan keselamatan kerja secara berkelanjutan.

 BACA JUGA:Astra Motor Cari Talenta Muda untuk Posisi Technical Service Supervisor

BACA JUGA:Gebyar Kemerdekaan Astra Motor Bengkulu, Servis Honda Makin Hemat Selama Agustus

​"Sektor pertama yang kita kunci adalah perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab ingin memastikan para pekerja lokal terlindungi jaminan sosial yang memadai tanpa terputus," ungkapnya.

​Sementara itu, sektor prioritas kedua yang dibidik adalah percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik. Pihaknya menilai ketersediaan jalan dan fasilitas publik yang memadai menjadi urat nadi utama dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat Mukomuko.

​"Sisa alokasinya kita dorong penuh ke pembangunan infrastruktur. Ini vital, karena konektivitas jalan yang baik akan langsung berdampak pada efisiensi moda transportasi hasil bumi dan pertumbuhan ekonomi daerah," tambah Haryanto.

​Guna memastikan pelaksanaan program tidak meleset dari jadwal tahun anggaran 2026, BKD Mukomuko terus melakukan pengawalan intensif terhadap proses administrasi di tingkat pusat.

​"Harapan kita, begitu dana ditransfer, unit kerja teknis bisa langsung bergerak di lapangan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Mukomuko tanpa birokrasi berbelit," tutup Haryanto. (**)

Sumber: