Indikator Indonesia melakukan survei seusai pencoblosan Pileg/ Pilpres pada 14 Februari di 3 ribu TPS. Dengan jumlah responden sebanyak 2.975 menunjukkan pemilih yang menolak politik uang menurun.
Pada Pemilu 2024 didapati prosentase 8 persen yang menolak politik uang, sedangkan pada 2019 sebesar 9,8 persen.
Sementara itu, Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Bengkulu, pada Pemilu 2024 terdapat 38 laporan ataupun temuan adanya tindakan politik uang.
Laporan dan temuan itu terdiri dari 31 kasus yang dijadikan pelanggaran administrasi. Kemudian, dua kasus ditetapkan sebagai pelanggaran etik dan lima ditetapkan sebagai sebagai tindak pidana, namun untuk lima kasus pidana tersebut dihentikan karena kurangnya cukup bukti.
Penindakan Politik Uang
Ahmad Maskuri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan diproses sesuai tingkatannya.
"Sanksi politik uang dibagi dalam tiga tahap, mulai dari pelanggaran administrasi hingga tindak pidana, yang selanjutnya direkomendasikan ke KPU atau pihak terkait," kata Ahmad.
Kasus politik uang telah terjadi di beberapa wilayah, termasuk kasus Paris Balinono, anggota DPRD Pasangkayu, yang divonis tiga bulan penjara dan didenda Rp200 juta.
Ia terbukti membagi amplop Rp50 ribu kepada 300 orang dalam kampanye. Tindakan ini menegaskan betapa seriusnya ancaman politik uang terhadap integritas pemilu
Masyarakat sebagai Pengawas Aktif
Bawaslu Bengkulu juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan indikasi politik uang melalui posko pengaduan yang tersebar di setiap kecamatan.
"Posko pengaduan kita buka untuk mengumpulkan laporan pelanggaran dari masyarakat," kata Ahmad.
Selain itu, tim patroli khusus dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melakukan pengawasan intensif di wilayah yang dianggap rawan.
Literasi Lewat Pendidikan
Pengamat politik Fahruri, menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai politik uang.
"Pemilih harus diberi pemahaman memilih berdasarkan visi, bukan insentif materi," ujarnya.