“Bayangkan, perspektif siapa yang awalnya akan masuk kedalam pembuatan kebijakan, ya pembuatnya. Kalau mereka nggak punya perspektif gender, maka yang mereka anggap normal adalah dunia mereka,” kata Bavitri beberapa waktu lalu.
“Ketika mereka merasa yang normal itu cara pandang dia, maka dia tidak akan bisa mengakomondasi perspektif gender kedalam kebijakan yang dia buat. Akhirnya, akan banyak kebijakan (tidak sesuai) yang dirasa tidak salah,” tambahnya.
Terakhir, pemerintah harus membagi setiap kebijakan atau hukum berdasarkan isu penting yang ada. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Logika peningkatan keterwakilan perempuan adalah kita harus bisa memasukkan ide-ide berdasarkan kelompok masyarakat. Jadi bukan sekadar tentang setiap orang mengakses keadilan hukum, tetapi hukum seharusnya membuatkan kesetaraan bagi semua orang,” ungkapnya.(rilis)