BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pembahasan rencana anggaran kerja (RKA) pada RAPBD 2020 masih berjalan di DPRD Provinsi Bengkulu. Tak dipungkiri, pemangkasan dan penambahaan item anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh wakil rakyat. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu, Hj Noni Yulisti mengatakan, OPD tidak boleh pasrah saja, jika pemangkasan terjadi. Sebab, penganggaran yang dilakukan sudah melewati kajian terlebih dahulu.
\"Kalau terjadi pemangkasan anggaran, tidak pasrah saja. OPD tapi yang melakukannya (perjuangkan),\" terang Noni kepada BE, kemarin (25/11).
Dijelaskannya, pemangkasan anggaran dan penambahaan anggaran di OPD memang sering terjadi pada pembahasan di DPRD Provinsi. Alotnya pembahasan dengan dewan memang tidak bisa dihindarkan. Tentunya, OPD juga harus rasional bisa menjelaskan kepada dewan, atas rencana anggaran tersebut. Sehingga apa yang menjadi program di OPD sesuai dengan program Gubernur Bengkulu bisa teranggarkan dan direalisasikan tahun depan. \"Disitulah letak pembahasannya. Jika ingin menambah, kalau ada sumber dana lain, bisa dibicarakan dengan dewan,\" tuturnya.
Apalagi program itu menjadi kewenangan provinsi, maka menurut Noni, harus bisa diperjuangkan di dewan. Sebab, fungsi dari pembahasan dengan dewan, tentu agar anggaran yang digunakan di OPD itu bisa sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). \"Jadi nanti bisa dilihat, benar-benar menyentuh dengan masyarakat atau tidak. Kalau memang kewenangan provinsi, maka disiapkan datanya,\" tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, dari pembahasan yang telah dilakukan, memang banyak terjadi penganggaran yang dinilai mubazir. Seperti di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu terdapat anggaran pengadaan kalender. Total anggarannya sampai Rp 45 juta. \"Ini yang kita nilai mubazir saja. Karena setelah kita cecar hanya untuk sosialisasi. Jika memang sosialisasi, sudah kita tawarkan buat baliho besar isi himbauan, ini jelas. Yang seperti ini bakal tidak kita setujui,\" terang Edwar.
Termasuk pengadaan 5 unit mobil dinas di Sekretariat Daerah Provinsi, sebesar Rp 5 miliar. Salah satu mobnas itu untuk mobnas Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu jenis Toyota Land Cruiser kapasitas mesin 2.500 CC. Padahal saat ini, wagub sudah memiliki mobnas jenis Toyota Fortuner dengan kondisi baru. \"Padahal Wagub sudah ada mobnas baru, mau beli lagi. Ini kan mubazir juga, melihat kondisi keuangan daerah yang seperti ini,\" paparnya.
Begitupun dengan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu juga akan dipangkas, yang tahun 2019 ini sebesar Rp 700 miliar, akan diturunkan sekitar Rp 350 miliar. Bahkan menurut Edwar, program pembangunan jalan itu tidak merata, hanya banyak di kota. Untuk di daerah cuma sedikit, seperti di Kepahiang cuma dianggarkan Rp 4 miliar. \"Itupun anggaranya dari dana alokasi khusus (DAK). Selebihnya tidak dianggarkan, artinya tidak merata. Ini yang masih kita bahas,\" tegas Edwar.
Namun demikian, Edwar menjelaskan pembahasan itu belum semua final. Sebab, nanti juga akan dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi bersama OPD. Termasuk akan dibahas di masing-masing fraksi, sehingga target akhir bulan ini bisa cepat disahkan RAPBD 2020 tersebut. \"Nanti dibahas lagi di banggar. Kita tidak ingin ada anggaran yang mubazir,\" tandasnya. (151)