Terkait dirumahkannya honorer ini Dinas Perkim meminta pemangkasan dan rasionalisasi pada 2020 bisa diterapkan merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
\"Rasionalisasi boleh saja dengan alasan minimnya anggaran, namun juga harus diterapkan di seluruh OPD,\" ujar Kepala Dinas Perkim, Erlan Suadi SIp MAP kepada BE.
Dijelaskan, dirumahkannya tenaga kontrak perhubungan ini mulai terhitung pada 1 November lalu. Hanya saja, beberapa orang tetap dipekerjakan khusus yang berada di Balai Uji KIR di Bunga Mas.
Pasalnya, memang di Balai Uji KIR sangat dibutuhkan begitu juga beberapa orang tenaga untuk di kantor.\"Jika mengharapkan mereka yang PNS saja jelas tidak akan cukup. Beberapa tenaga kontrak tetap dipekerjaan sesuai yang dibutuhkan beberapa orang saja,\" ujarnya.
Diutarakan Erlan, pemangkasan boleh saja dilakukan, namun hendaknya juga diberlakukan pada OPD lain. Pasalnya, saat ini juga banyak tenaga kontrak yang bekerja di OPD lain.
\"Jangan di OPD kita saja. Besar harapan OPD yang banyak tenaga juga ikut dipangkas,\" imbuhnya singkat.
Erlan menambahkan, untuk 2020 mendatang tenaga kontrak yang di pekerjakan hanya sebanyak 11 orang saja.Namun ini jelas tidak akan mencukupi dan menutup kebutuhan. (333)