BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Ribuan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mendatangi gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Jika aksi ribuan mahasiswa sebelumnya sempat ricuh, aksi kali ini berjalan dengan damai. Meski demikian, ratusan aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan terhadap peserta aksi. Para anggota DPRD Provinsi menemui peserta aksi.
Mereka siap meneruskan aspirasi yang disampaikan ribuan mahasiswa tersebut ke pusat. Hal tersebut ditandai dengan sidang paripurna di tengah jalan, tepat di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu. \"Kami ingin, apa yang sudah disepakati ini tidak hanya kami saksikan, tapi wajib disampaikan ke pemerintah pusat,\" terang Presiden BEM Universitas Dehasen Bengkulu, Andri Saputra dalam orasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (25/9).
Dari aksi itu, ada 5 poin tuntutan yang diputuskan melalui sidang paripurna ditengah jalan itu. Yaitu, meminta DPR meninjau kembali UU KPK, mensterilkan pimpinan dan komisioner KPK, menyelesaikan konflik yang ada ditubuh KPK dari kepentingan politik.
Lalu memutuskan permasalahan kebakaran hutan dan lahan dan menuntut DPRD Provinsi fokus mensejahterakan petani di Provinsi Bengkulu. \"Pemberatanan korupsi itu wajib dilakukan. Jangan ada upaya melemahkan,\" tegasnya. Gabungan mahasiswa dari BEM Nusantara itu dari berbagai unvesitas, seperti Unihaz, Unib, UMB, STIA, Unived, IAIN Bengkulu dan IAIN Curup.
Andri yang juga Sekretaris BEM Nusantara itu mengatakan, terkait kesejahteran petani Bengkulu harus diperhatikan. Jangan sampai kesejahteraan petani justru terabaikan oleh pemerintah.\"Kami ini rata-rata dari anak petani, kami ingin kesejahteraan petani itu juga diperhatikan. Jangan membuat petani tambah sengsara. Pemerintah wajib hadir menyelesaikan permasalahan itu,\" tambah Andri.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler yang membacakan putusan paripurna jalanan itu mengatakan, aspirasi mahasiswa itu akan segara disampaikan ke pemerintah pusat. DPRD Provinsi akan memprioritaskan apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya dari kaum intelektual mahasiswa.
\"Segera kami proses dan sampaikan ke pemerintah. Karena ini murni aspirasi mahasiswa dan kami apresiasi demo kali ini berjalan damai,\" tegas Dempo.
Terkait soal kesejahteraan petani, DPRD Provinsi berjanji akan menaikan anggaran pertanian di APBD Provinsi tahun 2020 mendatang. Menurut Dempo, program yang bisa dilakukan itu seperti pemberian bantuan bibit, subsidi dan pelatihan pertanian. \"Silpa kita tahun 2018 cukup besar sampai Rp 200 miliar lebih. Anggaran ini bisa dialihkan untuk pertanian pendidikan dan kesehatan,\" tuturnya.
Disisi lain, datang dari anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto mengatakan, mendukung penuh gerakan mahasiswa yang menuntut tolak RUU KUHP dan UU tindak pidana korupsi. Terutama pasal yang berpotensi menjadi pasal karet dalam memberangus demokrasi dan pelemahan terhadap gerakan anti korupsi.
\"Kami berdoa agar gerakan mahasiswa berjalan damai dan aman dari pihak-pihak penyusup. Sebagai DPRD dari PAN, akan berkirim surat kepada fraksi PAN DPR-RI agar mengkaji ulang point-point strategis tuntunan mahasiswa,\" ujar Dediyanto.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, demo yang digelar mahasiswa harus bisa disampaikan dengan aksi damai. Demo diatur dalam UU, setiap WNI bebas menyampaikan aspirasi. \"Tapi jangan sampai anarkis dan memaksakan kehendak,\" terang Rohidin.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswan, tidak hanya ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, lanjut Rohidin juga akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat. Ketika ada demo lagi di Bengkulu, gubernur minta, demo harus berjalan dengan damai dan tertib. \"Jika melakukan tindakan anarkis akan merugikan kita semua dan bisa berurusan dengan hukum. Saya yakin adik-adik mahasiswa sangat rasional,\" tandas Rohidin. (151)