4 Maret FGD dengan Dewan KEK
BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah sangat optimis rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu bakal terealisasi. Sebab, beberapa tahapan syarat KEK tinggal di depan mata.
Jika tidak ada halangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama PT Pelindo II Cabang Bengkulu serta para investor yang telah menanamkan investasinya di lahan PT Pelindo II Bengkulu akan menggelar focus group discussion (FGD) di hadapan dewan KEK di Jakarta. Pemaparan potensi yang dimiliki Bengkulu yang ditompang pelabuhaan yang memadai tersebut menjadi alasan untuk menyetujui KEK. \"Tanggal 4 Maret kita akan lakukan FGD dengan Dewan KEK. Kita yakin bisa disetujui,\" terang Rohidin kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (28/2).
Optimism Gubernur bahwa KEK bisa terealisasi itu karena potensi besar yang dimiliki Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu. Mengingat lahan yang dimiliki PT Pelindo II sudah disiapkan sebagai kawasan KEK seluas 470 hektare. Lahan kosong yang disediakan tidak akan bersengketa dengan pihak manapun.
Kondisi topografi lokasi rencana KEK juga sangat mendukung, yakni datar dengan kondisi tanah adalah tanah rawa. \"Pusat kegiatan ekonomi yang berada pada radius 60 km adalah kawasan bisnis. Ini sangat mendukung sekali KEK memang layak di Bengkulu,\" tambahnya.
Belum lagi menurutnya, kawasan pelabuhan itu sangat mudah melakukan ekspor dan impor. Sebab, lokasinya menjadi daerah perlintasan Tol Laut. Termasuk sarana infrastruktur pendukung strategis akan dibangun. Seperti jalan tol, rel kereta api dan bandara bertaraf internasional.
Ditambah lagi infrastruktur di wilayah pelabuhaan sudah terpenuhi, seperti pengembangan terminal curah kering dan cair, pengembangan terminal serta pembangunan PLTU 2x100 MW.\"Potensi ini Bengkulu juga bisa terkoneksi dengan wilayah tengah Pulau Sumatera. Tentunya dampak untuk Bengkulu, ekonomi akan bergerak cepat,\" tegas Rohidin.
Sebelum menggelar FGD, Gubernur juga akan meminta Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kajian potensi di KEK tersebut. Dengan adanya kajian itu, tentunya akan semakin membuat yakin KEK bisa dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). \"Kita akan minta BI untuk mengkaji potensi ini,\" tuturnya.
Setelah FGD, Dewan KEK memberikan persetujuan, maka PT Pelindo II akan menyelesaikan dua syarat internal Pelindo yang belum selesai. Yaitu surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi) dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK. \"Pak Presiden sudah memberikan dukungan KEK di Bengkulu. Apalagi rencananya presiden pada 15 Maret nanti akan ke Bengkulu untuk meresmikan KEK, jalan tol dan pelepasan pengelolahan Bandara Fatmawati ke PT Angkasa Pura II,\" tandas Rohidin.
Harus Serius
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP mengatakan, salah satu bentuk keseriusan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu mendorong PT Pelindo II untuk lebih maksimal dalam melengkapi persyaratan pembangunan KEK. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan kawasan KEK bisa segera terealisasi.\"Saya rasa tidak lagi ada hambatan, terlebih Presiden dan Wapres sudah berjanji akan melakukan percepatan realisasi program ini,\" kata Jonaidi, kemarin (28/2).
Dengan tidak ada lagi hambatan, lanjutnya, realisasi KEK akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga pihaknya berharap Pemerintah Provinsi dapat serius dalam membangun kawasan ini dan jangan hanya berwacana saja. Untuk itu, pihaknya berharap Peraturan Presiden (Perpres) bisa segera didorong untuk diterbitkan.
\"Realisasi KEK itu butuh Perpres, Pemprov harus mendorong Perpres itu segera diterbitkan, tanpa Perpres mana bisa KEK terealisasi,\" ungkapnya.
Ia mengaku, sebetulnya KEK memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu, yakni bisa mendatangkan banyak investor untuk berinvestasi dilahan yang telah disediakan Pelindo. \"Kita optimis ekonomi Bengkulu berubah disaat KEK sudah terealisasi. Jika ekonomi tumbuh, pasti berdampak terhadap pembangunan,\" tutupnya.(999/151)