Banner HONDA

Belum Ada Juknis Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Sekda Mukomuko Mengaku Pusing

Belum Ada Juknis Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Sekda Mukomuko Mengaku Pusing

Belum Ada Juknis Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, Sekda Mukomuko Mengaku Pusing--

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Meski kebijakan tersebut telah diumumkan pemerintah pusat, hingga kini belum ada arahan resmi yang diterima pemerintah daerah mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Marjohan, mengaku kebingungan menghadapi banyaknya pertanyaan mengenai kepastian pengangkatan tersebut. Pasalnya, informasi yang beredar sejauh ini masih sebatas pemberitaan media, sementara petunjuk dari kementerian terkait belum diterima.

"Terus terang, kita juga pusing di daerah. Informasi pengangkatan itu sudah ramai diberitakan, tetapi sampai sekarang belum ada petunjuk resmi yang kita terima," ujar Marjohan, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan arahan yang jelas sebelum memberikan penjelasan kepada para PPPK paruh waktu. Terlebih, kabar perubahan status menjadi PPPK penuh waktu telah beredar luas dan menimbulkan harapan sekaligus pertanyaan di kalangan pegawai.

Tanpa petunjuk resmi, Pemkab Mukomuko belum dapat memastikan mekanisme maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.

"Kawan-kawan PPPK tentu bertanya soal kepastiannya. Sementara kita sendiri belum menerima arahan dari pusat. Kalau petunjuknya saja belum ada, apa yang bisa kita jelaskan kepada mereka?" lanjutnya.

BACA JUGA:Usaha Tanpa Izin Terancam Dihentikan, Satpol PP Mukomuko Siapkan Langkah Penertiban

BACA JUGA:Mutasi 27 ASN Sekretariat DPRD Mukomuko Tuai Polemik, Pegawai Mengaku Terlambat Diberi Tahu

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan pemerintah pusat untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan sejumlah pembahasan dan perhitungan lintas sektor terkait persoalan kepegawaian.

"Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan dan perhitungan, pemerintah akhirnya memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo dalam keterangan pemerintah, Jumat (6/11/2026).

Rencana pengangkatan tersebut disebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru, tetapi juga berbagai profesi lainnya. Di antaranya dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Namun, pengumuman pemerintah pusat tersebut belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemkab Mukomuko. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk resmi sebagai dasar pelaksanaan perubahan status kepegawaian tersebut.

Meski demikian, Marjohan memastikan kontrak PPPK paruh waktu yang telah diusulkan untuk diperpanjang oleh masing-masing instansi tetap akan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pegawai yang masuk dalam usulan perpanjangan kontrak tetap dapat bekerja pada tahun berikutnya meskipun status kepegawaiannya belum berubah.

"Yang jelas, kita pastikan kawan-kawan PPPK tidak sampai putus kontrak. Kalau sudah diusulkan untuk diperpanjang, kita lanjutkan tahun depan dengan status yang masih sama," tegas Marjohan.(**)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: