Pemkot Bengkulu Ikuti Rakor TPID, Bahas Program 3 Juta Rumah dan Pengendalian Inflasi

BENGKULUEKSPRESS.COM - Asisten II Setda Kota Bengkulu, Sehmi, didampingi Staf Ahli Dewi Dharma serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Monitoring Center, Senin (15/12).

Rakor tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik, serta perkembangan inflasi berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pokok.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan fasilitas publik.

Pada agenda pertama, pemerintah pusat menyampaikan evaluasi sekaligus arahan terkait peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat pendataan lahan, memperkuat dukungan regulasi, serta memfasilitasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu Optimis Pertahankan Akreditasi

BACA JUGA:Ahli Hukum Tegaskan Unsur Pidana Terpenuhi dalam Kasus Korupsi Tebas Bayang Lebong

Asisten II Setda Kota Bengkulu, Sehmi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah serta upaya pengendalian inflasi daerah.

“Pemkot Bengkulu siap mempercepat pendataan lahan dan memperkuat dukungan regulasi untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kami juga akan segera melakukan inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju sekolah dan sarana publik lainnya guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Sehmi.

Selain itu, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya inventarisasi jembatan pejalan kaki yang menghubungkan satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, serta sarana publik lainnya. 

Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan akses bagi pelajar dan masyarakat, khususnya di wilayah yang belum memiliki akses jalan memadai. Jembatan tersebut nantinya hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua.

Sementara itu, dalam pemaparan terkait inflasi, tercatat pada Minggu Pertama bulan Desember 2025 sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 2 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. 

Komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah.

Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis dan responsif dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan keselamatan fasilitas publik, serta mendukung program nasional demi kesejahteraan masyarakat. (*)

Sumber: