APBD 2017 Rp 88,69 Miliar Tak Terealisasi

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Sejumlah kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2017 dipastikan tidak bisa terealisasi tembus diangka Rp 88.691.423.996. Angka tersebut tersebar di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Menariknya, dari total tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Bengkulu sebagai penyumbang terbesar kegiatan yang tidak bisa berjalan, yakni diangka Rp 64.853.408.000.

Setelah itu diikuti Dinas Dikbud senilai Rp 8.999.450.000, Dinas TPHP Rp 8.292.590.000, Sekretariat DPRD Rp 1.628.032.396, Dinas Pariwisata Rp 1.434.666.000, Dinas Ketahanan Pangan Rp 1.098.300.000.

\"Sedangkan 8 OPD lainnya dibawah Rp 1 Miliar, ada yang ratusan dan ada juga yang puluhan juta,\" ungkap anggota Banggar DPRD Provinsi, Jonaidi, Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, berdasarkan keterangan dari masing-masing OPD, kegiatan tersebut tidak bisa lagi berjalan salah satu penyebabnya karena masalah waktu.

\"Penyebab lain lantaran ada beberapa kegiatan yang memang harus melalui proses mekanisme hibah, sehingga yang berhak membelanjakannya Kabupaten/ Kota dan Provinsi tidak berwenang sama sekali,\" kata Jonaidi.

Dilanjutkannya, hibah itu tidak bisa dibelanjakan karena ada tahapan yang tidak dipenuhi, diantaranya belum ada surat penetapan calon penerima hibah dari Kepala Daerah yang pada waktu itu masih dijabat Ridwan Mukti.

\"Seiring waktu, RM dinonaktifkan dari jabatan Gubernur. Sementara surat penetapan itu tidak bisa berlaku mundur,\" terang Jonaidi.

Disisi lain, sambung Ketua Komisi III DPRD ini, Plt Gubernur juga tidak bisa menerbitkan surat tersebut, karena pada waktu itu masih ada Gubernur.

\"Sehingga akhirnya kegiatan bersifat hibah itu tidak bisa dilaksanakan. Meskipun demikian beberapa kegiatan yang tidak bisa jalan tersebut, sudah kita geser dalam APBD Perubahan lalu,\" tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, pergeseran yang dimaksud antara lain untuk perencanaan sejumlah kegiatan yang dialokasikan pada APBD 2018 tahun depan.

\"Misalnya dalam kegiatan infrastruktur yang baru direalisasikan tahun depan, dimana perencanaannya sudah rampung tahun ini. Jadi triwulan pertama tahun 2018 itu, kegiatan pembangunan tersebut sudah bisa berjalan. Ini tidak hanya berlaku di Dinas PUPR saja, tetapi juga OPD lain,\" demikian disampaikan Politisi Gerindra ini. (Dil)

Sumber: