Jamkesprov Tetap Dianggarkan

BENGKULU, BE - Pro kontra penganggaran jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) untuk warga miskin masih terjadi di tubuh dewan Provinsi Bengkulu. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan Jamkesprov untuk 40 ribu lebih warga miskin di Bengkulu tetap dianggarkan pada APBD 2017.

Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan Jamkesprov masih diperlukan untuk warga kurang mampu di Bengkulu. Sehingga Jamkesprov wajib dianggarkan kembali. \"Jamkesprov masih dibutuhkan di Bengkulu, jadi kita usulkan tetap di anggarkan,\" terang Rohidin kepada BE, kemarin.

Menurutnya, pentingnya Jamkesprov ini untuk mengakomodir warga yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah. Baik BPJS, Jamkesmas, Jamkesda maupun KIS. Sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan itu. \"Jaminan kesehatan itu penting. Tinggal lagi penerapannya harus tepat sasaran, tidak lagi tumpang tindih,\" tagasnya.

Dalam penerapannya, data yang ada harus divalidasi ulang oleh pemilik data warga miskin di Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinsos).

Karena dengan ketidak tetat sasaran penerima itu, dapat mengakibatkan kebocoran anggaran pemerintah. \"Kita minta betul data itu harus valid. Tidak ada lagi yang dapat dobel apalagi tidak dapat sama sekali,\" tambah Rohidin.

Fraksi PAN Ancam Tolak APBD 2017

Disisi lain, Faksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Provinsi Bengkulu tetap berjuang Jamkesprov tetap di anggarkan. Jika tidak, dipastikan fraksi PAN di DPRD Provinsi Bengkulu akan menolak semua rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, yang dijadwalkan akan disahkan pada 28 Desember mendatang.

\"Kita tetap Jamkesprov dianggarkan. Kalau tidak, kami akan menolak APBD 2017 pada rapat paripurna nanti,\" tegas Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Bengkulu, Parial SH.

Dijelaskannya, program Jamkesprov sangat dibutuhkan sekali oleh warga maskin yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena tidak semua masyarakat Bengkulu mampu untuk membiayai perawatan medis.

Disamping itu, Jamkesprov juga digunakan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS, KIS, Jamkesmas maupun Jamkesda. \"Mana warga kita yang tak terakomodir fasilitas kesehatan, bisa menggunakan Jamkesprov. Jadi pemerintah bisa memastikan semua warga ekonomi rendah mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan,\" tambahnya.

Terkait tolakan beberapa anggota dewan yang ingin validasi data by name by address, Parial yang juga sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu sepakat. Namun penganggarannya harus tetap dilakukan. Tinggal lagi nanti, Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi sebagai SKPD teknis untuk berkoordinasi kepada Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinsos) provinsi sebagai pelaksana pendata warga miskin.

\"Validasi tetap dilakukan. Tapi jangan di tolak, warga kita masih banyak yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis ini,\" ungkap Parial.

Dalam rancangan APBD 2017 ini, Jamkesprov telah di anggarkan sebesar Rp 3,2 miliar untuk 40 ribu lebih masyarakat penerima manfaat. Anggaran ini diperuntukan untuk 6 bulan kedepan pada tahun 2017 mendatang, jika masih kurang pada APBD perubahan nanti akan ditambahkan. Dimana anggaran Jamkesprov pada APBD 2016 di anggarkan sekita Rp 11,2 miliar, untuk 42 ribu lebih warga miskin.

\"Penerima kita pastikan sekitar 40 ribu orang dari 42 ribu orang sebelumnya. Karena sekitar 2 ribu lebih masuk dalam validasi data yang terindikasi sebelumnya tumpang tindih,\" jelas Parial.

Ketika nantinya telah disahkan penganggaran Jamkesprov tersebut, Parial menegaskan realisasi penerima manfaat harus dipantau secara penuh. Sehingga tidak ada lagi ditemukan tumpang tindih penerima, yang membuat kebocoran anggaran pemerintah tersebut.

\"Kita pantau sepenuhnya. Kalau ada yang bermain-main didalamnya, saya orang pertama yang membawa masalah ini ke proses hukum,\" tandas politisi PAN ini. (151)

Sumber: