7 Dewan Bolos, Paripurna Sepi

BINTUHAN, BE - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sepi, lantaran banyak wakil rakyat bolos. Dari 25 anggota DPRD Kaur, hadir hanya 18 orang. Sementara 7 dewan lainnya diketahui bolos.

“Sesuai dengan absen anggota kita yang hadir hanya 18 orang dan sisanya tidak masuk, tapi paripurna tetap bisa kita laksanakan karena yang hadir juga lebih dari setengah anggota yang ada,” kata Ketua DPRD Kaur Jailani SIP saat memimpin rapat paripurna digedung DPRD Kaur, kemarin (31/10).

Dari hasil pengamatan BE kemarin, rapat paripurna yang digelar sekitar pukul 09.30 WIB terdapat beberapa kursi tampak kosong. Hingga Ketua DPRD Kabupaten Kaur Jailani mengetuk palu pertanda sidang dimulai, jumlah anggota dewan yang hadir juga tak kunjung bertambah dan tetap 18 anggota saja. Kendati demikian, paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur, Jailani SIP, dan dihadiri Bupati Kaur Gusril Fauzi S Sos, tetap berlanjut dan berjalan lancar.

“Kita sudah berupaya untuk mengundang langsung kepada para anggota dewan tapi jika mereka tidak datang, kami tidak tahu alasan ketidak hadiran mereka dalam sidang paripurna ini. Mungkin mereka ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” jelasnya.

Dalam pandangan tujuh fraksi di DPRD Kaur, semuanya menyetujui Raperda RPJMD tahun 2016-2021 untuk dilanjutkan atau dibahas di tingkat selanjutnya. Meskipun ada beberapa catatan yang disampaikan beberapa fraksi kepada Bupati Kaur. Seperti disampaikan fraksi PAN Najamudin SE meminta kepada bupati untuk selalu mengawasi pelaksanaan pembanguna yang berlangsung saat ini agar tercapai hasil yang diharapkan. Diantaranya pelabuhan Linau dan renovasi bangunan sekolah. Sehingga bisa mewujudkan Kaur mandiri dan sejahtera berbasis agribisnis dan agroindustri.

“Semua dan harapan yang kita sampaikan ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan saudara Bupati dan jajarannya dalam menyatukan kebijakan pembangunan Kaur kelima tahun yang akan datang,” tutupnya. (618)

Sumber: