Warga Teluk Sepang Tolak PLTU

 BENGKULU, BE - Penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Baai, Kota Bengkulu terus berdatangan. Jika sebelumnya penolakan datang dari masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu (KMSB), kali ini dari masyarakat Kelurahan Teluk Sepang.

Untuk menyampaikan penolakannya, perwakilan masyarakat Teluk Sepang yang terdiri dari Lurah Teluk Sepang, ketua RW dan sesepuh mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu untuk menggelar hearing, kemarin (2/9).

Perwakilan masyarakat Teluk Sepang, Syaiful Anwar mengatakan, masyarakat sudah banyak yang berkeluh kesah terkait rencana pembangunan PLTU 2 x 100 megawatt tersebut. Sebab, PLTU itu menggunakan bahan baku batu bara sehingga abunya dipastikan akan beterbangan ke pemukiman sehingga kesehatan warga Teluk Sepang menjadi terancam.

\"Kami mengkwatirkan dampak yang akan terjadi nantinya,\" ujar Syaiful saat diskusi di ruang Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, kemarin.

Ia mengaku, sejauh ini masyarakat Teluk Sepang terus menggelar rapat untuk melakukan penolakan atas pembangunan PLTU tersebut. \"Mungkin untuk setahun atau dua tahun, dampaknya bisa diatasi dari alat penyedot debu, tapi bagimana dengan tahun-tahun selanjutnya. Walaupun kami sudah tua, tapi bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu kami nanti?,\" tanyanya.

Menurutnya, bukan hanya dampak debu yang dikhawatirkan pihaknya, tapi juga limbah yang nantinya akan dibuang ke luat juga akan mengakibatkan kerusahakan trumbu karang. Hal itu akan membunuh mata pencarian masyarakat Teluk Sepang yang sebagian besarnya sebagai nelayan.

\"Kami ini bermukim di Teluk Sepang, bukan karena sengaja datang tapi sebagian pindahan rumah yang dilakukan oleh pemerintah dari Pasar Bengkulu. Kalau kami terus dibuat tidak nyaman, mau kemana lagi kami,\" ungkap Syaiful.

Untuk itu, ia pemerintah mengambil langkah untuk mencari solusi terhadap dampak yang akan terjadi nantinya. Jika PLTU itu menyebkan polusi, maka ia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk berpikir panjang mengeluarkan izin pembangunan PLTU tersebut.

\"Kalau pemerintah memaksakan untuk membangunnya, dari pada kami mati pelan-pelan, ya pemerintah harus carikan lagi lahan baru untuk pemukiman kami agar kami tetap aman dari dampak tersebut,\" tagasnya.

Sementara itu, Ketua RW 02 Kelurahan Teluk Sepang, Lovi Antoni, mengatakan saat ini ada sekitar 3.660 jiwa yang bermukim di wilayah Teluk Sepang tersebut. Jika tidak difikirkan secara matang, maka masyarakat tentu akan dirugikan.

\"Kami juga mempertanyakan, kanapa PLTU harus dibangun di Teluk Sepang? Padahal wilayah lain masih banyak. Kalau dibangun, mau kemana lagi kami,\" ujar Lovi.

Lovi menjelaskan, sebenarnya yang menjadi perhatian adalah tentang belum tersosialisasinya dengan baik atas rencana pembangunan PLTU tersbut. Untuk itu, pengelola atau pemerintah harus melakukan sosialisasi ulang, baik tentang dampak, maupun hal positif yang akan didapatkan oleh masyarakat.

\"Kami ini banyak yang tidak mengerti soal PLTU. Kami minta sosialisaikanlah lagi biar kami mengerti, bila perlu ajak kami untuk studi banding dengan daerah lain yang ada PLTU. Agar kami bisa tahu,\" paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM, Hermansyah Hermansyah Burhan menegaskan, permintaan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi diakomodir. Nanti pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak PLTU dalam hal ini PT Tenaga Listrik Bengkulu untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat, sehingga kekhawatiran masyarakat dapat teratasi.

\"Permintaan masyarakat tentu akan kita sikapi, baik dengan melakukan sosialisasi maupun hal lainnya. Hal ini untuk merubah mindset masyarakat untuk mendukung pembangunan,\" ujar Hermansyah.

Ia juga mengaku pembangunan PLTU itu sulit dibatalkan, karena kehadiran PLTU untuk mengatasi krisis listrik di Bengkulu. Tidak hanya digunakan untuk penerangan, mulainkan juga mendukung pertumbuhan industri-industri lain yang ada di Provinsi Bengkulu.

\"Sumber listrik ini digunakan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi, tidak hanya untuk penerangan semata,\" tutupnya. (151)

Sumber: