Pengurus PGRI ‘Serbu’ Oknum Dewan

Su : Saya tak Gelapkan Dana

BENGKULU, BE - Pasca dihentikannya pembangunan gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu oleh pemilik tanah Kuterdi, pengurus PGRI Kota Bengkulu, kemarin (5/8) menemui pengembang yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu Su. Pencarian Su itu dilakukan baik dengan mendatangi dikediamanya maupun di kantor wakil rakyat yang beralamat di Jalan Kapuas Padang Harapan Kota Bengkulu.

Sedikitnya 15 pengurus PGRI yang dikoordinir Wakil Ketua PGRI Kota, Nawardi SPd, dengan menggunakan baju batik berwarna putih hitam khas PGRI mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu. Di gedung wakil rakyat itu, Su pun bertemu dengan PGRI dan terjadi dialog singkat. \"Awalnya Su meminta perwakilan, namun kami menolak,\" beber Nawardi.

Dalam pertemuan itu, Su mengelak telah menerima uang PGRI secara penuh (lunas-red) pada petugas lapangan yang diutusnya berinisial Gu. Namun setelah ditunjukkan bukti pembelian tanah PGRI, Su pun akhirnya mengakui dan siap menyelesaikan sengketa lahan yang dikembangkan oleh dirinya dengan pemilik tanah.

PGRI meminta agar persoalan inipun diselesaikan dalam satu atau dua hari ini untuk bisa duduk bersama dengan pihak pertama (pemilik tanah-red), pengembang dan PGRI. PGRI menyetujui dengan memberikan tegang waktu dan tetap menuntut pihak pengembang untuk bertanggungjawab atas tanah PGRI. \"Kami bukan meminta uang itu dikembali, kami hanya ingin tanah PGRI,\" tegas Nawardi dengan nada tinggi.

Ia menambahkan, tanah PGRI ini sangat dinantikan seluruh guru se-Kota Bengkulu, pasalnya pembangunan gedung PGRI yang akan dilakukan dengan kucuran APBD harus segera direalisasikan. Jika lahan yang saat ini sudah tidak bisa dimiliki, PGRI mendesak pada pengembang untuk menggantikan tanah di lokasi lain yang sebanding dengan ukuran saat ini.

Bagaimana jika Su mengelak, hal inipun sudah disikapi oleh PGRI. Organisasi profesi yang terdiri 6.000 anggota guru itu siap diturunkan ke rumah Su maupun ke kantor wakil rakyat itu untuk meminta Su bertanggungjawab terhadap uang pembelian tanah PGRI.

Sementara itu pengembang dan juga anggota DPRD provinsi Su saat dikonfirmasi via telepon membenarkan jika telah bertemu dengan pengurus PGRI. Ia pun membantah telah menggelapkan dana dari PGRI. Pasalnya ia tidak menerima langsung dana pembelian lahan PGRI tersebut.

Terkait munculnya persoalan ini, selaku pengembang dan pemilik tanah siap bertanggungjawab. \"Terkait soal keuangan tidak ada urusan kesana, dan saya tidak mengetahui pembayarannya. Yang jelas, saya punya struktur organisasi penjualan dan perusahaan. Saya tidak pernah menipu, permasalahan bisnis dan terhambat karena keadaan,\" katanya.

Su pun meminta meminta maaf kepada seluruh \"Oemar Bakri\" di Kota Bengkulu, atas persoalan miss komunikasi ini menyebabkan rencana pembangunan gedung PGRI terhambat. Ia selaku pengembang dan pemilik lahan tersebut siap menggantikan dengan tanah lain. \"Saya minta maaf kepada PGRI, bukan berarti ini yang diinginkan, ini hanya miskomunikasi,\" pintanya.(247)

Sumber: