Lahan 1000 Rumah Dianggarkan ABPD

BENGKULU, BE - Pemerintah daerah diminta harus cermat dan teliti dalam menentukan lokasi terkait program pemerintah pusat 1000 rumah untuk PNS. Terlebih lagi jika hanya mengikuti keinginan pihak pengembang tanpa pertimbangan yang matang. Karena bisa merugikan atau timbul kekeliruan atas lahan yang sudah ditetapkan.

\"Artinya pemerintah jangan sekadar ikut saja dalam penentuan rencana ini. Nah tentu, ini perlu kita pikirkan secara bersama,\" kata Ketua Komisi II DPRD Kota, Suimi Fales.

Sebagai bentuk dukungan, komisi II menyepakati untuk memberikan bantuan secara konkret dengan memasukkannya ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja saat ini pihak sedang mengkaji aspek-aspek penganggaran apa saja yang dibutuhkan tersebut.

\"Ini yang sedang kami kaji, jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap aturan, apakah itu dalam bentuk jalan, drainase, fasilitas dan lain sebagainya. nantinya itu kita anggarkan di APBD, nah kita mendukung itu,\" jelasnya.

Sementara itu, secara teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu, Syafriandi menjelaskan pembangunan ini diperkirakan mulai pada bulan April mendatang. Layaknya seperti kota baru, perumahan ini akan berdiri diatas lahan satu hamparan luas diatas 20 hektar. Tak hanya bagi PNS, tetapi juga ada perumahan untuk para tenaga kontrak, dan ada perumahan untuk warga kota lainnya yang belum memiliki rumah, termasuk TNI dan Polri. Termasuk dengan pembangunan sarana dan fasilitas yang lengkap, seperti rumah sakit, sarana perdagangan, sarana pendidikan dan fasilitas lainnya. \"Pembangunannya itu seluas 20 hektar kemudian fasilitas umum lainnya lengkap jadi benar-benar ada satu perumahan yang terpadu,\" tukasnya.

Hanya saja, saat ini lahan tersebut masih terkendala karena belum mencukupi untuk membentang satu hamparan luas di atas 20 hektar, sehingga masih menjadi pertimbangan untuk persoalan lahan tersebut. \"Jadi sesuai arahan Pak Walikota bahwa kita siapkan satu hamparan yang tidak jauh dari pusat perkantoran kita. Nanti seperti apa PU juga sedang menyiapkan makanya Pak Walikota buka kepada masyarakat siapa yang punya lahan seperti itu,\" terang Syafriandi.

Lanjutnya, sejauh ini berdasarkan pantauan pihak melihat ada beberapa tempat peluang tersebut, hanya saja menurutnya secara teknis Dinas PU hanya membantu karena tidak menggerakkan untuk pembelian lahan, dan pembelian serta pembebasan lahan tersebut menjadi urusan pengembangnya sendiri atau DPD REI. (805)

Sumber: