2017 Bebas DBD

BENGKULU, BE - Meluasnya kasus demam berdarah dengeu (DBD) di awal tahun 2016 ini hingga menelan sedikitnya 11 korban jiwa, dijadikan pengalaman berharga bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menganani kasus tersebut. Tidak muluk-muluk, Pemprov menargetkan tahun 2017 mendatang Bengkulu terbebas dari DBD. Andaipun masih ada, maka ditargetkan tidak sampai menelan korban nyawa.

Wakil Gubernur Dr H Rohidin Mersyah MMA mengungkapkan, peningkatan pelayanan kesehatan dan menciptakan masyarakat yang sehat merupakan salah satu program utamanya bersama Gubernur Dr H Ridwan Mukti MH untuk membangun Bengkulu 5 tahun ke depan. Karena itu, pihaknya akan memberikan perhatian serius mengenai kesehatan di Provinsi Bengkulu.

\"Kami optimis tahun depan tidak ada lagi korban DBD di Provinsi Bengkulu seperti yang terjadi tahun ini. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan Bengkulu bebas DBD ini,\" kata Rohidin.

Menurutnya, banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit DBD, mulai dari sosialisasi ke masyarakat sebagai langkah preventif, hingga penanganan terhadap korbannya. Untuk itu, ia mengaku tidak mungkin masalah berat itu hanya dilakukan Pemprov, melainkan harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

\"Jika mengandalkan Pemprov, kita tahu bahwa anggaran yang sangat terbatas. Jumlah APBD kita saja untuk tahun ini hanya Rp 2,4 triliun dan hampir 70 persennya habis untuk belanja pegawai. Karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, baik memberikan obat, hingga bantuan anggaran untuk penanganan lainnya,\" pinta mantan Wakil Bupati BS ini.

Selain itu, ia juga akan memperjuangkan Provinsi Bengkulu dijadikan pilot project atau percontohan penanganan DBD Tahun 2017 mendatang. Selain agar penanganan DBD di Bengkulu lebih efektif, juga mendatangkan banyak manfaat bagi Provinsi Bengkulu, seperti kucuran anggaran dari APBN, bantuan peralatan dan bantuan lainnya. \"Kalau tanpa bantuan pemerintah pusat memang agak berat, karena APBD kami sangat kecil,\" ucapnya.

Target itupun sudah disampaikan Rohidin kepada Tim Spesialis DBD dari Komisi IX DPRD RI sangat berkunjung ke Bengkulu pada Jumat 919/2) kemarin. Dan Ketua Tim Komisi IX, H Syamsul Bachri MSc, pun sudah berjanji akan memperjuangkan masalah DBD yang terjadi di Provinsi Bengkulu ke Kementerian Kesehatan.

\"Masalah DBD di Bengkulu ini bukan masalah sepele, kita berada di urutan ke-5 dan sudah menjadi kejadian luar biasa. Karenanya kita akan meminta bantuan pemerintah pusat dan berharap Komisi IX DPR RI juga bisa membantu saat pembahasan APBN mendatang,\" harapnya. (400)

Sumber: