Soal Morotarium Setoran Daftar Haji, Kemenag Anggap KPK Ngawur

Kemenag menganggap usulan KPK tersebut ngawur karena tidak ada landasannya. Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, seolah-olah usulan moratorium yang dilontarkan KPK itu termasuk dalam rekomendasi perbaikan pengelolaan dana haji. ’’Padahal sama sekali tidak ada dalam rekomendasi KPK yang soal moratorium itu,’’ katanya di Jakarta, Jumat (11/1). Anggito menegaskan karena usulan tersebut tidak ada dalam rekomendasi KPK, Kemenag jadi kesulitan dalam menjalankannya. Dia mengatakan jika usulan itu bersifat wacana dan dilontarkan tanpa ada kajian. Dia mengakui jika usulan-usulan perbaikan KPK lainnya yang masuk draf rekomendasi, dikeluarkan oleh kajian tim litbang KPK. ’’Kalau yang ini (moratorium setoran dana haji, red) saya rasa tidak ada kajiannya,’’ jelas Anggito. Pihak Kemenag sadar jika wacana moratorium dana haji ini muncul karena saat ini sedang booming istilah moratorium. Mulai moratorium penerimaan CPNS baru hingga moratorium pengiriman TKI ke sejumlah daerah. Anggito mengakui mereka tidak ingin berpolemik terhadap usulan KPK yang tidak ada dasarnya itu. Dia mengatakan Kemenag menunggu iktikad baik dari KPK untuk menjelaskan lebih rinci terkait usulan moratorium tadi. Yakni mulai dasar kajiannya, latar belakangnya, hingga apa itu moratorium setoran dana haji dan bagaimana penerapannya. ’’Kami ingin dengar langsung paparan dari pimpinan KPK atau yang mewakili,’’ tandas Anggito. Jangan sampai KPK terus mengumbar wacana ini kepada publik tanpa memberikan penjelasan. Selintas Anggito menganggap jika usulan KPK itu adalah moratorium setoran awal haji karena besarnya dana akumulasinya. ’’Ini masih anggapan atau asumsi kami. Karena mereka belum menjelaskan ke kita,’’ ujarnya. Anggito menegaskan jika sampai saat ini Kemenag belum memiliki gagasan mengenai moratorium setoran awal dana pendaftaran haji. Sebab harus ada kajian menyeluruh dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan administrasi. Di antaranya syarat berhaji yakni istito’ah atau kemampuan. Dikhawatirkan banyak umat muslim yang tidak mampu tetapi bisa mendaftar haji karena tidak ada uang muka atau setoran awal. Selain aspek syariah tersebut, Anggito juga mengatakan pendaftaran haji hingga calon jamaah mendapatkan kursi keberangkatan perlu uang muka. ’’Oke kalau kita diminta terus memperbaiki pengelolaannya. Kalau uang muka itu distop, masih perlu kajian mendalam,’’ kata dia. Selanjutnya Anggito juga mengkritisi sikap KPK yang terus menganggap Kemenag lamban atau bebal dalam menindaklanjuti rekomendasi mereka. Anggito mengatakan, setidaknya KPK menganggap Kemenag belum menuntaskan rekomendasi tujuh item. ’’Memang benar belum seluruh rekomendasi itu closed (tuntas ditindaklanjuti, red). Tetapi yang sudah closed mencapai 75 persen,’’ papar Anggito. Tanggungan Kemenag saat ini tinggal pembentukan komisi pengawas haji independen (KPHI), pembentukan teknik urusan haji (TUH) di Jeddah, serta pengelolaan aset haji dan dana abadi umat (DAU). Anggito mengatakan kecewa karena KPK menganggap Kemenag sama sekali belum menindaklanjuti rekomendasi mereka. Padahal secara bertahap Kemenag sudah melaporkan tindak lanjut rekomendasi itu ke KPK pada 8 dan 17 September serta 13 Desember tahun lalu. Pihak Kemenag kaget karena menjelang pergantian tahun KPK mengeluarkan surat jika Kemenag diminta segera menindaklanjuti rekomendasi KPK. ’’Perbaikan komunikasi birokrasi internal di KPK perlu dijalankan,’’ katanya. (wan)