Nasib Honorer Dikmen Belum Jelas

Nasib Honorer Dikmen Belum Jelas

MUKOMUKO, BE –  Nasib ratusan tenaga honorer daerah dan Guru Tidak Tetap (GTT) di jajaran Pendidikan Menengah (Dikmen)  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Mukomuko, belum ada kejelasan nasibnya. Apakah tetap akan diberdayakan jasanya atau tidak. Ini setelah kewenangan diambil Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. “Terkait data jumlah guru PNS dan non PNS serta jumlah sekolah sudah kita laporkan. Kalau terkait nasib tenaga non PNS kami belum mendapatkan kepastian jelas, baik itu dari provinsi maupun pusat. Apakah jasa tenaga non PNS itu tetap akan dipakai atau tidak,” ujar Kepala Dispendikbud Kabupaten Mukomuko, Nurhasni MPd melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dasman Gusti MPd dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, kemarin (8/1). Untuk tenaga honorer daerah tingkat SLTA berjumlah 87, Guru Tidak Tetap (GTT) 169, PNS 206 dan jumlah pelajar 4.485 orang. Tingkat SMK,  honorer berjumlah 35, GTT 21, PNS 79 dan pelajar 1.107 orang. Saat ini, kata Dasman, pihaknya tengah melakukan inventarisir seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang tersebar di puluhan SLTA dan SMK di bawah naungan Dikmen. Karena seluruh aset – aset yang ada secara keseluruhan harus tercatat semua secara mendetail dan terinci. Contohnya, berapa jumlah RKB,  sarana dan prasarana hingga aset tanah serta lainnya. Dan paling lama pada bulan Oktober  2016 mendatang, seluruh data – data itu telah dilaporkan ke tingkat provinsi dan pusat. Dia juga menyampaikan, apapun  peraturan yang akan diberlakukan, pihaknya siap mengikuti dan  menjalankan Tupoksi masing – masing. Namun bagaimana teknis nantinya, pihak Dispendikbud tengah menunggu petunjuk lebih lanjut dari provinsi dan pusat. “Ketika ada sosialisasi dan koordinasi beberapa waktu lalu se-Indonesia, belum ada keputusan jelas terkait bagaimana teknis dalam pengambilan alih kewenangan itu. Contohnya bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang selama ini dibiayai APBD Kabupaten Mukomuko. Apakah tetap berlanjut dan dibiayai APBD Provinsi Bengkulu atau APBN dan lainnya. Yang jelas kita data dulu  seluruh aset – aset dan dilaporkan,” demikian Dasman. (900)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: