Dewan Kritik RAPBD 2016

BENGKULU, BE - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu 2016 dikritik oleh anggota dewan dari semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu. Kritikan tersebut disampaikan melalui sidang paripurna yang beragendakan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD 2016 yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada sidang paripurna Jumat, 30 Oktober 2015 lalu.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Agung Gatam SE, yang mengkritik rendahnya RAPBD 2016 yang hanya Rp 2,18 triliun. Sebab, pada tahun sebelumnya mencapai Rp 2,2 triliun.

\"Kami minta penjelasan apa penyebab menurunnya RAPBD tahu 2016, sekaligus mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan pendapatan daerah karena kita memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan pendapatan daerah,\" kata Agung Gatam.

Selain itu, politisi partai yang berlambang Banteng Moncong Putih ini juga mengkritik besarnya belanja tidak langsung atau belanja yang digunakan bukan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, melainkan untuk membayar gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya.

\"Fraksi PDIP mengharapkan dalam belanja memperhatikan efisiensi anggaran, pembiayaaan penyertaaan modal ke PT Bank Bengkulu mestinya juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,\" imbuhnya.

Tidak hanya itu, Agung juga meminta agar Pemprov memperhatikan aspirasi masyarakat untuk diprioritaskan, mengingat RAPBD 2016 masih mengacu pada RPJMD 2010-2015.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dr Bambang Suseno juga menyampaikan kritikan yang sama. Bahkan ia mempertanyakan dihapuskannya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sama sekali tidak masuk ke dalam RAPBD tersebut.

\"Kami minta penjelasan mengenai DAK, mengapa hilang dan meminta penjelasan meningkatnya belanja daerah Provinsi Bengkulu,\" tanyanya.

Di sisi lain, Bambang juga mengkritik lambannya penyerapan APBD Provinsi Bengkulu tahun ini sehingga terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Padahal menurutnya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah ikut menentukan pertumbuhan perekonomian lokal.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Jonaidi SP dalam pandangannya juga menyentil tidak adanya anggaran untuk kepemudaan dalam RAPBD 2016 tersebut oleh SKPD.

\"Kalau dilihat dari angkanya memang RAPBD 2016 lebih kecil dari 2015, tapi belum masuknya dana DAK dari pusat. Kami pertanyakan kenapa DAK belum masuk ke dalam RAPBD 2016 tersebut,\" tanyanya.

Selain itu, Jonaidi juga meminta agar Pemprov kembali mengevaluasi harga satuan, baik infrastruktur hingga harga ATK. Sebab, tahun 2015 ini pihaknya mendapatkan laporan bahwa karena tingginya harga satuan sehingga volume pekerjaan menjadi kecil.

\"Kami meminta kepada eksekutif bahwa APBD 2016 ini tidak terlalu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mesti ada upaya-upaya yang dilakukan, namun kita minta melalui legislator di senayan tetap memperjuangkan penambahan anggaran karena anggaran ini selalu kurang dan penambahannya hanya sedikit,\" terangnya.

Sementara itu, kritik serupa juga disampaikan fraksi lainnya, seperti Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Drs H Mulyadi Usman MPd, Parial SH dari Fraksi PAN, Riswan Veri SE dari Fraksi Nasdem, Arsop Dewana SE dari Fraksi Kebangkitan Nurani dan Soheri Ersuan dari Fraksi Keadilan dan Pembangunan.

Meski demikian, ke 8 fraksi tersebut tetap menyetujui agar RAPBD itu dilanjutkan pembahasannya yakni jawaban dari gubernur Bengkulu atas pandangan umum dari 8 fraksi tersebut yang disampaikan melalui sidang paripurna 4 November besok.

\"Kita harap jawaban yang disampaikan saudara gubernur dapat menjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi ini,\" ujar Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon SSos MSi, menutup sidang. (400)

Sumber: