Kabareskrim Buwas Terancam Dicopot

       JAKARTA, BE - Sepak terjang Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso sepertinya bakal tamat. Aksi-aksi kontroversial membuat pria yang akrab disapa Buwas ini terancam dicopot. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengaku, hingga kemarin dirinya belum mendengar keputusan pencopotan Buwas. Namun, mantan kepala Kantor Staf Presiden itu tampak tidak terkejut saat ditanya perihal kabar tersebut. \'\'Kalau itu betul, ya kira-kira begitu,\'\' ujarnya saat ditemui usai sidang kabinet di Kantor Presiden siang kemarin (2/9). Ketika ditanya apakah alasan pencopotan Buwas terkait dengan aksi-aksi kontroversialnya dalam penegakan hukum yang dinilai membuat gaduh, Luhut tidak menjawab terang-terangan. Namun, dia menegaskan jika presiden dan wakil presiden sudah memerintahkan agar seluruh penegak hukum tidak membuat kegaduhan. \'\'Kalau mau menindak secara hukum silahkan, tapi lakukan dengan arif, tanpa terlalu dipublikasikan,\'\' katanya. Sepak terjang Buwas memang seringkali memicu kegaduhan. Selain aksinya yang dinilai merupakan kriminalisasi terhadap mantan pimpinan KPK maupun pegiat anti korupsi, jenderal bintang tiga yang dikenal dekat dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini juga mulai menyasar BUMN. Yang terbaru, Bareskrim Mabes Polri mengusut dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelindo II dan Pertamina Foundation. Dalam kasus Pelindo II, Dirut Pelindo II RJ Lino terang-terangan memprotes tindakan Bareskrim yang dinilainya terlalu jauh mencampuri urusan korporasi. Bahkan Lino meminta Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk melaporkan tindakan Buwas itu ke Presiden Jokowi. Isu pencopotan Buwas mulai bergulir kencang sejak tersiarnya kabar Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla memanggil Buwas ke Istana pada Selasa malam lalu (1/9). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan JK kabarnya memutuskan untuk mencopot Buwas. Alasannya, karena aksi koboi Buwas dinilai menebar ketakutan bagi para pengambil kebijakan di pemerintah maupun BUMN. Padahal, dalam situasi perlambatan ekonomi saat ini, semua diminta bergerak cepat untuk menggairahkan perekonomian. Namun, hingga kemarin tidak ada pihak Istana yang bersedia dikonfirmasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak ikut campur dalam urusan Polri. Sementara itu, mantan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengelak saat ditanya perihal pertemuan Selasa malam tersebut. \'\'Saya sekarang KSP (sudah dilantik sebagai kepala Kantor Staf Presiden, Red) bukan Tim Komunikasi,\'\' jawabnya singkat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun tak memberi jawaban tegas seputar kabar pencopotan Buwas. Usai sidang kabinet paripurna dan para menteri meninggalkan Kantor Presiden, mantan Wakapolri itu sempat mengadakan pertemuan lanjutan dengan Presiden Jokowi. Dicecar pertanyaan oleh wartawan usai pertemuan tersebut, Badrodin lebih banyak mengumbar senyum dan menjawab singkat. Menurut dia, rotasi perwira tinggi di Polri merupakan hal biasa. Namun, dia enggan menjawab tegas apakah posisi Kabareskrim termasuk yang akan diganti. \'\'Masih dibicarakan,\'\' ujarnya. Yang jelas, menurut Badrodin, hingga kemarin siang, belum ada keputusan pergantian Kabareskrim. Jika sekarang belum, berarti apakah nanti akan ada pergantian? \'\'Kita ada Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi), jadi nanti terserah Wanjakti,\'\' katanya. Kabar pencopotan Buwas tak hanya ramai di Istana, tapi juga di parlemen. Beberapa anggota DPR dari PDIP langsung bereaksi menolak rencana pencopotan tersebut. Diantaranya Trimedya Pandjaitan dan Masinton Pasaribu yang menilai kinerja Buwas sebagai Kabareskrim justru harus diapresiasi karena berani mengusut kasus-kasus korupsi. Isu pencopotan Buwas sepertinya memang diwarnai tarik ulur alot. Karena itu, pertemuan tertutup terus terjadi di Istana hingga sore pukul 17.30 WIB kemarin. Misalnya, Kapolri Badrodin Haiti yang ternyata mengadakan pertemuan lanjutan dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Staf Presiden. Sayangnya, Badrodin meninggalkan kompleks Istana melalui pintu samping sehingga tidak bisa dicegat wartawan. Sementara itu, Luhut ketika ditanya terkait pertemuan tersebut mengaku hanya koordinasi biasa. Dia juga mengaku jika hingga sore kemarin belum mendapat kepastian seputar pencopotan Buwas. \'\'Saya tidak ingin berspekulasi,\'\' ucapnya. Perihal adanya suara penolakan dari PDIP, Luhut meminta semua pihak agar tidak menarik isu pergantian Kabareskrim ke ranah politik. \'\'Sebab, pergantian di TNI Polti itu hal yang tidak istimewa, sudah ada strukturnya, jadi serahkan saja ke mereka,\'\' ujarnya. Luhut menegaskan, keputusan penggantian Kabareskrim merupakan kewenangan penuh Kapolri dan internal Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan jika presiden ikut memberikan pertimbangan terkait hal tersebut. \'\'Tapi saya tidak percaya ada pencopotan, belum sampai ke situ, mungkin pergantian tempat,\'\' elaknya saat terus ditanya wartawan. Dari Mabes Polri, Buwas mengaku jika hingga kemarin sore dirinya belum menerima surat resmi pencopotan dirinya. \"Belum ada kabar,\" ujarnya di Mabes Polri, Jakarta. Dia juga memastikan, pihaknya belum menerima undangan untuk bertemu Kapolri maupun pihak di Istana dalam waktu dekat. Pembantahan yang sama juga diutarakan nya saat dikonfirmasi soal kabar pertemuannya dengan presiden pada selasa malam di Istana. Menurutnya, pada malam itu dia bekerja di kantornya seperti biasa. Kendati demikian, Buwas mengaku siap jika dirinya dicopot. Dia menyadari, jabatan yang diembannya tidak mungkin dijabat sementara. \"Kalau dianggap cukup, sebagai prajurit saya siap saja,\" imbuhnya. Hanya saja dia menampik, jika apa yang dilakukan sebagai kabareskrim berdampak pada perlambatan ekonomi. Menurutnya, perlambatan akibat Penegakkan Hukum hanya bisa terjadi jika hukum tidak dilaksanakan dengan baik. \"Yang saya lakukan kan sesuai dengan UU,\" kilahnya. Oleh karenanya, dia enggan disebut sebagai pembuat gaduh. Buwas justru mengklaim telah berjasa mengembalikan uang negara. Dia mencontohkan, dalam kasus TPPI yang ditanganinya, ada Rp. 80 triliun yang sudah diselamatkannya. Nilai tersebut, lanjut Buwas, masih bisa bertambah seiring pengumuman kasus korupsi lain yang ditanganinya. Bahkan, dirinya mengaku siap diaudit, jika ada pihak yang menganggap adanya kesalahan prosedur Penegakkan Hukum yang dilakukannya. Tak hanya itu, Jenderal bintang tiga itu menegaskan, jika proses hukum yang dilakukannya selama ini tanpa intervensi. Sementara itu, dukungan kepada Buwas datang dari kolega sekaligus bawahannya, Brigjen Victor Edinson Simanjuntak. Bahkan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus itu mengancam akan mengundurkan diri jika Buwas dicopot. Dia menilai pencopotan Buwas aneh. Sebab ada banyak penanganan kasus korupsi besar yang ditangani Buwas. Dia khawatir, pencopotan ini memberikan dampak ketakutan bagi penyidik lainnya untuk menindak tindak pidana korupsi. \"Saya mundur! Mundur saya! Ya takut saya nanti kan. Nanti diancam saya,\" terangnya. Selaras dengan Buwas, Victor menganggap alasan perlambatan ekonomi dibalik pencopotan Kabareskrim tidak masuk akal. Dengan menindak koruptor, justru polri berkontribusi dalam pembangunan. Jenderal bintang satu itu justru curiga, ada pihak tertentu yang sengaja memberikan psywar pada bareskrim. \"Ada skenario besar orang-orang tertentu untuk mengkerdilkan Polri,\" tegasnya. Namun, dia tak menyebutkan orang yang dia maksud. Sementara jika kabar pencopotan Buwas hanya sebatas gertakan, mantan Kapolres Kota Kupang itu menganggap salah strategi. Sebab, urat takut polisi sudah putus. Sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja bareskrim. Sementara itu, sepanjang Rabu kemarin, Buwas masih tetap melakukan aktivitasnya di Kantor Bareskrim. Bahkan di pagi harinya, dia masih menerima audiensi Serikat Pekerja JICT Pelabuhan Tanjung Priok. Di waktu siang hingga menjelang sore, Buwas memang tampak beberapa kali bolak-balik ke gedung utama Mabes Polri, tempat pimpinan polri berdinas. Berdasarkan pantauan, tampak juga Kepala Baharkam Komjen Putut Eko Bayuseno. Pria asal Jawa Timur itu membantah, jika dia dan pimpinan tengah menggelar sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). \"Ada rapat kordinasi dengan Kadivkum, evaluasi biasa saja. Sama pertemuan dengan kepala sekolah JIS ,\" ujarnya. (owi/far)

Sumber: