Dewan Minta Disperindag Proaktif Soal PAD

BENGKULU, BE - Terkait minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari retribusi pelayanan pasar saat ini masih berada dibawah 1 Miliyar. Sehingga Dewan meminta kepada Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, untuk mengejar dan proaktif dalam mencapai target PAD tersebut, sebab melihat kondisi seperti ini, harapan Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendapatkan PAD mencapai 4 Miliyar tampaknya tak akan mungkin lagi terwujud. Ketua komisi I DPRD Kota Bengkulu, Mardensi, bahwa pihaknya mengharapkan agar Dinas pasar sesegera mungkin menarik APBD tersebut mengingat waktu perubahan mata anggaran baru tidak lama lagi. Selain itu, dirinya menilai bahwa tidak tercapainya PAD tersebut salah satu faktornya yakni kinerja petugas dalam penarikan retribusi kurang jeli dalam menjalankan tugasnya. \"Kita harapkan Kepala dinas beserta UPTD-nya untuk selalu proaktif dan juga kita harapkan untuk petugas agar menempatkan fungsi tugasnya biar tambah gesit,dan juga tidak ada halangan lagi karena sekarang ini sudah mulai masuk triwulan ke-3 jadi kalau tidak dikejar tidak akan mungkin tercapai,\" kata Mardensi kepada BE. Selain itu, setelah selesainya pembahasan Laporan Keuangan Pertangungjawaban(LKPJ) Walikota yang sedang dikaji oleh Panitia Khusus, pihaknya akan melakukan hearing terhadap dinas terkait seperti dinas pasar, koperasi, DPPKA dan dinas yang merukapakan mitra kerja komisi I lainnya. Untuk melihat dan mengetahui pencapaian PAD masing-masing. \"Kita akan terus memantau tingkat persentase pencapaian PAD, setelah rapat pembahasan LKPJ nanti kita akan mengevaluasi kembali terhadap dinas terkait,\" tukasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Disperindag Kota, Erwan Syafrial mengatakan, hingga saat ini pendapatan asli daerah yang diterima baru menyentuh angka Rp 800 Juta. Namun, pihaknya membantah jika dewan menuding bahwa hal ini terjadi karena kesalahan petugas pasar. Sebab tidak tercapainya PAD tersebut bukan karena kurang aktifnya petugas dalam pemungutan retribusi, melainkan kondisi pasar yang terbengkalai, misalnya saja Pasar Minggu dan Pasar Barukoto, dimana puluhan ruko tampak tak berpenghuni dan dibiarkan rusak begitu saja. \"Berdasarkan pantauan dan informasi dilapangan banyak kios-kios yang rusak sehingga mempengaruhi pendapatan khusus pelayanan retribusi pasar itu, jadi bukan karena petugasnya, nanti akan kami sampaikan kepada pihak Dewan terkait hal ini,\" tandas Erwan. (andri/prw)

Sumber: