Bupati Akomodir Tuntutan Pekerja

BENTENG, BE - Bupati Bengkulu Tengah Dr H Ferry Ramli SH MH mengakomodir tuntutan pekerja di Bengkulu Tengah, agar Benteng memiliki dewan pengupahan. Tuntutan disampaikan buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bengkulu Tengah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ribuan pekerja di Benteng baik diperusahaan tambang maupun diperusahaan industri. Tuntutan disampikan ratusan massa SPSI kepada Bupati, kemarin (4/6) dalam aksi di kantor Bupati Benteng, Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi. Massa yang dikomandoi langsung anggota DPRD Benteng, Septi Feriyadi meminta kejelasan pembentukan dewan pengupahan yang dapat menentukan besaran kebutuhan layak hidup (KLH) Benteng. Massa sempat menggelar aksi di depan kantor Bupati sebelum akhirnya diterima bupati untuk melaksanakan dialog di Rumah Makan Riung Gunung Desa Nakau Kecamatan Talang Empat. Sepuluh perwakilan massa langsung berdiskusi dengan bupati serta jajaran Pemkab Benteng, antara lain Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Dinsosnaketrans), Dahril Mukminin; Asisten II, Edi Hermansyah; serta pejabat terkait lainnya. \"Tuntutan kita sudah diakomodir oleh Bupati, katanya tuntutan kita akan dianggarkan dalam APBD Perubahan untuk pembentukan dewan pengupahan serta survei KLH Bengkulu Tengah,\" ungkap Septi Feriyadi. Septi yang juga menjabat Ketua SPSI Provinsi Bengkulu ini menyebutkan, keterlambatan pembantukan Dewan Pengupahan Benteng dikarena mati surinya Kadin Benteng sehingga belum terbentuknya Apindo. \"Karena belum ada Apindo, sebab dalam dewan pengupahan terdapat unsur pemerintah, pakar, serta APINDO. Sedangkan Benteng belum memiliki Apindo maka dari itu dewan pengupahan belum dapat dibentuk,\" ungkapnya. Menurut Septi, Bupati sudah berjanji akan membentuk dewan pengupahan sesegera mungkin. Sehingga besaran upah minimum Kabupaten Benteng dapat ditentukan dan direalisasikan oleh seluruh perusahaan di Benteng. Sementara itu Bupati Benteng mengakui akan melaksanakan hasil pertemuan dengan perwakilan buruh tersebut. Dalam APBD Perubahan pihaknya akan menyediakan anggaran untuk pembentukan tim serta pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak di Bengkulu Tengah. \"Ya kita sudah laksanakan pertemuan dan sudah mendapatkan kesepatan. Pemda akan sediakan anggaran di APBD Perubahan untuk seruvei kebutuhan hidup layak di Bengkulu Tengah,\" tegas Bupati. Dilanjutkan Bupati, mengenai dewan pengupahan akan diakodinir oleh Kadis Dinsosnaketrans untuk berkoordinasi dengan provinsi agar dewan pengupahan Benteng segera terbentuk mengingat persoalan yang menghalingi pembantukan dewan pengupahan belum terbentuknya Apindo sehingga pihaknya harus berkoordinasi dengan provinsi agar ada utusan Apindo. \"Pos anggarannya ada di Dinsosnaketrans, kita akan perjuangkan kebutuhan rakyat,\" ujar Bupati. Pengamatan di lapangan, massa SPSI Benteng sekitar pukul 09.30 wib menggeruduk ke Kantor Bupati Benteng. Tujuan mereka adalah untuk melakukan orasi terkait beberapa tuntutan yang hingga saat ini belum juga dipenuhi oleh pihak terkait, termasuk dari pemerintah sendiri. Aksi di kantor Bupati tak berlangsung lama karena massa diminta ke Rumah Makan Riung Gunung untuk melaksanakan pertemuan dengan Bupati. Massa yang dikomandoi anggota dewan tersebut dengan tertib menuju tempat pertemuan di Desa Nakau. Hingga hearing selesai tidak ada kericuhan dalam penyampaian aspirasi tersebut. (320)

Sumber: